Di Senayan Harus Ada Utusan Golongan?

152

Oleh: Suparman, Ketua Komunitas Literasi Revolusi dan ARUN NTB

Formulasi otoritas penuh politik dalam proses demokrasi di Indonesia tidak cocok lagi, karena partai politik akan menimbulkan benturan dengan realitas sosial Indonesia yang multikultural, sekaligus alat pemecah belah yang disebabkan oleh berbeda kepentingan yang bernuansa sesaat. Formulasi yang digunakan harus ada melibatkan utusan golongan sesuai budaya dan adat istiadat, misalnya; suku Baduy, suku Anak Dalam dan suku yang berada di pelosok Papua dan seterusnya bisa terwakili di Senayan.

Negara hari ini benturan dengan rakyat terkait masalah tanah. Ini efek dari praktek demokrasi impor dengan konsep trial politica yang diajarkan di kampus-kampus. Kita harus berani menyalahkan konsep trial politica dengan berbagai macam-macam sistem politik-Nya.

Jika kita menerapkan konsep trial politica, maka diperlukan lembaga tertinggi negara agar lembaga tinggi negara tidak saling egosentris dalam menjalankan sistem pemerintahan. Selain itu, lembaga tertinggi dapat mengambil keputusan eksekutif yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta hak-hak masyarakat dirampas melalui kebijakan-kebijakan ketika kekuasaan dikuasai oleh manusia yang didukung oleh konglomerat hitam dalam ruang lingkup demokrasi kita.

Dengan demikian kita harus mengembalikan marwah Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tertinggi negara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh bapak pendiri negara ini. Jika hal itu dilakukan maka akan terwujud demokrasi kita yang dicita-citakan bersama sebagaimana bunyi pembukaan UUD ’45.

[www.obsessionnews.com]