ARUN: Delegitimasi KPU Plintiran Demokrasi

36

JAKARTA, TELEGRAM – Pasca beredarnya “hoaks” 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos yang diklaim sebagian pihak mendeligitimasi KPU  merupakan upaya pemelintiran Demokrasi

“Lagi-lagi kita disajikan hal yang aneh, ketika adanya hoaks surat suara yang tercoblos, mengapa salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang kepanasan?” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Bob Hasan dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (11/1)

Padahal, kata Bob, Polri sedang menindak adanya tindakan melawan hukum yang telah diatur oleh undang-undang dan sontak KPU pun menjadi penggembira hadir ke Bareskrim untuk melaporkan akan Hoaks tersebut.

“jelas hal ini kalau dikatakan mendelegitimasi KPU merupakan suatu proses secara tersystem yang pada akhirnya publik akan tergiring juga akan hal ini sebagai perbuatan mendelgitimasi KPU” ujarnya

Bob menilai dalam alam Demokrasi segala hal yang terjadi merupakan bagian dari hasanah Demokrasi itu sendiri, hal ini sesungguhnya dapat disikapi oleh Penegak hukum.

“Mengapa sampai sudah mengarah pada tuduhan yaitu mendeligitimasi, ini jelas aneh” heran Bob

Ia juga memahami akan iklim politik yang kian memanas jelang Pilpres yang semakin mendekat, namun ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh segelintir orang tiba-tiba harus ditindak sebagai pengkebirian pada KPU

“Saya berkeyakinan momentum ini akan diambil sebagaimana KPK juga yg terancam akan didelegitimasikan, namun simpatik publik terhadap KPK dan KPU sangatlah berbeda.” jelasnya.

“Demokrasi harus kita maknai sebagai perbedaan pendapat maupun perspektif, sehingga ketika terjadi kritisi terutama terhadap netralitas KPU, janganlah kita mengacaukan yang seolah-olah tersebut mendeligitimasi KPU, seakan-akan atas perbuatan yang saat ini telah ditangkap pelakunya karena dilihat sebagai musuh politik ya.” ujarnya

Oleh karenanya, Bob mengajak segenap bangsa untuk dalam berbangsa dan bertanah air seyogyanya kita harus betul betul memahami akan demokrasi.

“Kita sama-sama tahu apa itu demokrasi yang berhakekat adanya kebebasan berpendapat yang tetap dibatasi sebagai kode etik bangsa karena sebagai dasar negara yaitu Pancasila. Dan kami mengajak kepada segenap bangsa untuk jangan sekali-sekali mengarah pada perpecahanan, Saya selaku aktifis masyarakat mengingatkan agar jangan mudah terpengaruh akan KPU yang akan dikebiri atau lainnya. Marilah kita bangum bangsa ini dengan kejujuran dan menutup kemunafikan” demikian Bob.[ham]