Konsumen BBM Non Subsidi Bisa Gugat Pertamina ke Pengadilan

136

Oleh: Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI

Terlambatnya PT Pertamina ( Persero ) menurunkan harga jual BBM Non Subsidi akibat Dirutnya Cuti sejak sebelum Natal hingga paska tahun baru dan baru masuk kerja hari jumat 4 Januari 2019 berpotensi tuai masalah, seharusnya paling tidak tanggal 31 Desember 2018 Pertamina sudah merilis harga BBM Non Subsidi dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2019, namun faktanya baru dirilis 4 Januari untuk dilaksanakan efektif 5 Januari 2019.

Sehingga kebijakan direksi Pertamina dianggap telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 dan Perpers 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga BBM, akibatnya telah merugikan konsumen Pertalite, Dexlite, Permatax 92, Dex dan Pertamax Turbo .

Menurut rilis resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina masing masing setiap BBM non subsidi diturunkan harganya masing masing sebagai berikut , Pertalite Rp 150 perliter , Pertamax Rp 200, Pertamax Turbo Rp 250, Dexlite Rp 200 dan Dex Rp 100 perliter.

Seharusnya Lembaga Konsumen Indonesia bereaksi atas kelalaian terkesan sengaja oleh Direksi Pertamina, sebagai pembelajaran agar tidak sesuka hatinya membuat kebijakan yang melanggar peraturan , dan kepada konsumen BBM non sunsidi diseluruh Indonesia bisa masing masing atau bersama sama mengugat Pertamina di PN ( Pengadilan Negeri ) Kabupaten, dan Propinsi.

Majelis Hakim bisa memaksa Pertamina membuka kontrak antara pemasok / rekanan di ISC Pertamina untuk penyerahan November, Desember dan Januari 2019, termasuk formula Pertamina menentukan harga keekonomian BBM non subsidi.

Menghitung potensi kerugian konsumen secara keseluruhan sangat mudah, yaitu dengan menghitung berapa harga pengurangan tiap liter dengan dikalikan volume konsumsi BBM non subsidi setiap harinya yang tercatat di tiap MOR (Marketing Operation Regional) dari Aceh sampai Papua dan dari Pulau Rote hingga Mianggas.

Pasalnya Pemerintah sudah sejak lama memperingatkan Pertamina untuk segera mengoreksi harga jual BBM non subsidinya, bahkan pada bulan 28 / 11 /2018 Dirjen Migas Djoko Siswanto telah memanggil beberapa badan usaha ke kantor Ditjen Migas KESDM, yaitu Pertamina, Shell, Vivo, Total dan AKR serta Garuda Mas untuk segera menurunkan harga jualnya, karena harga minyak dunia sudah turun dan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika juga relatif stabil sejak bulan Oktober 2018 sebagai formula penentuan harga jual keekonomian oleh masing masing badan usaha, dan tidak boleh menarik margin diatas 10 %, beberapa badan usaha berjanji taat untuk segera mengoreksinya sejak awal sampai dengan pertengahan Desember 2018, tapi entah mengapa Pertamina terkesan tidak memperdulikannya, jadi jangan alasan kerugian jual Premium Ron 88 yang ditambah volumenya di Jamali dan Biosolar akibat penugasan oleh Pemerintah kemudian dengan seenaknya dibebankan kepada konsumen BBM Non subsidi, itu namanya sontoloyo.

Karena menurut UU BUMN nmr 19 tahun 2003 telah diatur di pasal 66 ayat 1, bahwa setiap penugasan (PSO / Public Service Obligation) untuk pemanfaatan umum oleh Pemerintah terhadap BUMN, apabila menurut kajian secara finansial tidak layak, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina termasuk margin yang diharapkan, dalam hal ini karena ada intervensi poltik dalam penetapan harga.

Oleh karena itu Pertamina tidak boleh urik dengan membebani Pemerintah dan konsumen sekaligus, itu adalah sebuah kejahatan korporasi.