Tahun 2019: Pendidikan, Reformasi Birokrasi dan IPM NTB?

54
HMI MPO Cabang Mataram

Telegram – Tujuan pendidikan Nasional termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline ke-4 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.

Di dalam UUD 1945 yang berbunyi Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,” serta Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Sistem operasional UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, misalnya Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, salah satu cara adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Dari dasar pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan kewajiban dan kebutuhan mutlak dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi kehidupan revolusi 4.0 dan globalisasi. Pada revolusi 4.0 dan globalisasi, semua aspek kehidupan mempersyaratkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat memadai. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif tertinggal dibanding dengan Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura.

Pada tanggal 17 Oktober 2018, World Economic Forum (WEF) merilis indeks daya saing global tahun 2018 dalam laporan bertajuk Global Competitiveness Report, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara. Peringkat ini dapat dikatakan cukup menggembirakan. Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia, antara lain dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan kemudahan berusaha alias ease of doing business. Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan Singapura, yang berada pada peringkat pertama dalam indeks daya saing global. Negara tetangga tersebut mencatat skor sangat baik untuk beberapa pilar, antara lain institusi (skor 80,7), infrastruktur (95,7), stabilitas makroekonomi (92,6), sistem keuangan (89,3), dan kesehatan (100).

Selain itu, dua negara tetangga Indonesia lainnya juga berada pada peringkat daya saing yang lebih unggul. Malaysia berada pada peringkat 25, sementara Thailand berada pada peringkat 38. Malaysia pun mencatat skor sangat baik dalam sejumlah pilar, yakni stabilitas makro ekonomi (100) dan sistem keuangan (84,1). Di samping itu, Negeri Jiran tersebut pun mencatat skor sangat baik dalam pilar kesehatan (82,6). Adapun, Thailand mencatat skor sangat baik dalam pilar stabilitas makroekonomi (89,9). Thailand juga unggul dalam pilar sistem keuangan (84,2) dan kesehatan (87,3). Di sisi lain, Indonesia hanya unggul dari ketiga negara tersebut dalam satu pilar, yakni pangsa pasar dengan skor 81,6 atau peringkat 8 global. Ini wajar saja terjadi, mengingat penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa. Indonesia juga mencatat skor yang cukup baik dalam pilar stabilitas makro ekonomi, yakni 89,7. Dalam pilar ini, Indonesia berada pada peringkat 51 dunia. Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki daya saingnya di tataran regional maupun global. Tentu saja ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, namun juga pihak-pihak lain yang terkait, termasuk masyarakat sendiri.

Demikian pula peringkat daya saing sumber daya manusia Indonesia menempati nomor paling buncit di arena internasional. Masyarakat dunia, terutama Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah semakin melebarnya kesenjangan antara kelompok negara maju yang memiliki penguasaan IPTEK dan kelompok negara yang masih tertinggal dalam penguasaan IPTEK. Bagi Indonesia, salah satu upaya untuk mengantisipasinya adalah melalui pembangunan di bidang pendidikan, yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan harapan itu bukan sesuatu hal mudah di usia 73 tahun kemerdekaan RI, karena segenap masyarakat Indonesia masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitu pula, data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Benarkah ini karena faktor ekonomi atau sistem yang tidak berpihak pada mereka?

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik. Sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yan menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. Peneliti PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum, S.I.P., M.Sc. mengatakan dalam Focused Group Discussion, pendidikan merupakan investasi modal manusia (human capital investment) dan pemerintah harusnya memberi perhatian yang sungguh terhadap hal ini, terlebih dalam merespons perubahan komposisi demografi.  Tingginya angka penduduk usia kerja hanya akan menjadi bonus (window of opportunity) apabila penyediaan kesempatan kerja sudah sesuai dengan jumlah penduduk usia kerja serta ditopang oleh kualitas angkatan kerja yang baik (CNN Indonesia.com, 17 April 2017).

Dalam hal ini daerah provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada dalam daerah tinggal dengan pertimbangan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada tanggal  4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada tanggal  4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.

Dalam Perpres itu disebutkan,  Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah. “Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal,” bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut. Menurut Perpres ini, Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut Perpres ini,  Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru (setkab.go.id, 5/12/2015).

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat merelease pada 17 April 2017 melalui  ntb.bps.go.id mengenai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB pada tahun 2016 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,19 tahun 2015 menjadi 65,81 pada tahun 2016 atau meningkat dengan pertumbuhan  0,95 persen setahun sementara IPM  Nasional tumbuh sebesar 0,91 persen. Untuk tahun 2016, IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori sedang sebagaimana tahun lalu, IPM 2016 tertinggi tercatat di Kota Mataram (77,20) disusul oleh IPM Kota Bima (73,67) dan IPM terendah tercatat di Kabupaten Lombok Utara (62,24). Namun demikian,  Lombok Utara mencatat pertumbuhan IPM  tertinggi mencapai 1,78 persen,  selanjutnya Sumbawa (1,53 persen), Lombok Barat (1,44 persen) dan Dompu (1,43 persen) Kota Mataram dan Kota Bima merupakan daerah dengan IPM kategori tinggi di NTB sedangkan kabupaten/kota lain masih berada pada kategori sedang. Selama periode 2015 dan 2016, seluruh komponen pembentuk IPM  mengalami peningkatan: (1) Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 65,48 tahun, meningkat 0,1 tahun (1,2 bulan) dibandingkan tahun sebelumnya. (2) Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,16 tahun, meningkat 0,12 tahun (1,44 bulan) dibandingkan pada 2016.  (3) Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,79 tahun (setara kelas VII SLTP), meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. (3)Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan (harga konstan 2012) telah mencapai Rp. 9,58 juta  pada tahun 2016, meningkat Rp 334 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mengkaji pembentukan dinas pendidikan yang terpisah dengan urusan pemuda dan olahraga karena dimungkinkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Sedang kami kaji pembentukan dinas pendidikan yang terpisah dengan pemuda dan olahraga,” kata Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah NTB Tri Budi Prayitno di Mataram, Kamis. Hal itu dikemukakan pada acara dialog sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan tema “Pengalihan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Menengah”. Budi mengatakan, dinas yang menangani masalah pendidikan saat ini masih tergabung dengan bidang pemuda dan olahraga (Dikpora), sedangkan bidang kebudayaan bergabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Pembentukan Dinas Pendidikan NTB, menurut dia, sangat memungkinkan karena skor penilaian untuk pendidikan NTB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 996 poin. Itu artinya tipe dinasnya bisa A. Sementara skor penilaian untuk bidang pemuda dan olahraga mencapai 428 poin. Artinya Dinas Pemuda dan Olahraga bisa dibentuk, namun tipe C, dengan satu kepala dinas tanpa sekretaris dinas. Kemudian bidang kebudayaan, kata Budi, saat ini masih bergabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara di dalam “draft” Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), rumpun kebudayaan masih ranah pendidikan. “Kami masih kaji dan DPRD juga menginginkan pembentukan Dinas Pendidikan tersendiri sesuai perkembangan. Namun, dari alternatif-alternatif yang ada, gubernur yang memutuskan,” ujarnya. Budi mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan pembentukan Kantor Cabang Dinas (KCD) hanya di tingkat region atau tidak di seluruh kabupaten/kota dengan pertimbangan efisiensi anggaran.

Misalnya di Pulau Sumbawa hanya ada dua KCD, yakni wilayah timur yang membawahi Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa, sedangkan di wilayah barat membawahi Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima. “Itu masih rencana, tapi kami tetap menerima usulan setiap kabupaten/kota, tapi tetap pada semangat efisiensi anggaran,” ujar Budi. (Antaranews.com, 11 Februari 2016 18:11).

Pada tanggal 23 Februari 2017, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pasal 2  ayat (1) yang berbunyi; “Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.”, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang berbunyi: “sub Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.” Kedua pasal tersebut berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan bidang pendidikan.

Dengan adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah”, hal ini merupakan upaya melakukan reformasi birokrasi. Namun, apakah hal ini dapat meningkatkan kinerja organisasi pendidikan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Prov. Nusa Tenggara Barat?

[dialoh dari berbagai sumber/suparman]