Refleksi Akhir Tahun 2018, Peranan Pendidikan Dalam Masyarakat Desa?

207

Telegram – Tujuan pendidikan Nasional termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke-4 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.

Di dalam UUD 1945 (versi Amandemen) yang berbunyi Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Sistem operasional UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, misalnya Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan kebutuhan mutlak, terutama menghadapi perubahan dan perkembangan yang demikian pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan tersebut akan lebih terasa lagi dalam memasuki era pasar bebas. Pada era pasar bebas semua aspek kehidupan mempersyaratkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif tertinggal dibanding dengan Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. Dikutip kompas.com, World Economic Forum (WEF) merilis indeks daya saing global tahun 2018 dalam laporan bertajuk Global Competitiveness Report, Di dalam laporan yang dirilis pada Rabu (17/10/2018) tersebut, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara. Peringkat ini dapat dikatakan cukup menggembirakan. Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia, antara lain dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan kemudahan berusaha alias ease of doing business. Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan Singapura, yang berada pada peringkat pertama dalam indeks daya saing global.

Negara tetangga tersebut mencatat skor sangat baik untuk beberapa pilar, antara lain institusi (skor 80,7), infrastruktur (95,7), stabilitas makroekonomi (92,6), sistem keuangan (89,3), dan kesehatan (100). Selain itu, dua negara tetangga Indonesia lainnya juga berada pada peringkat daya saing yang lebih unggul. Malaysia berada pada peringkat 25, sementara Thailand berada pada peringkat 38. Malaysia pun mencatat skor sangat baik dalam sejumlah pilar, yakni stabilitas makroekonomi (100) dan sistem keuangan (84,1). Selain itu, Negeri Jiran tersebut pun mencatat skor sangat baik dalam pilar kesehatan (82,6). Adapun Thailand mencatat skor sangat baik dalam pilar stabilitas makroekonomi (89,9). Thailand juga unggul dalam pilar sistem keuangan (84,2) dan kesehatan (87,3). Di sisi lain, Indonesia hanya unggul dari ketiga negara tersebut dalam satu pilar, yakni pangsa pasar dengan skor 81,6 atau peringkat 8 global. Ini wajar saja terjadi, mengingat penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa. Indonesia juga mencatat skor yang cukup baik dalam pilar stabilitas makroekonomi, yakni 89,7. Dalam pilar ini, Indonesia berada pada peringkat 51 dunia. Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki daya saingnya di tataran regional maupun global. Tentu saja ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, namun juga pihak-pihak lain yang terkait, termasuk masyarakat sendiri.

Demikian pula peringkat daya saing sumber daya manusia Indonesia menempati nomor paling buncit di arena internasional. Masyarakat dunia, terutama Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah semakin melebarnya kesenjangan antara kelompok negara maju yang memiliki penguasaan IPTEK dan kelompok negara yang masih tertinggal dalam penguasaan IPTEK. Bagi Indonesia, salah satu upaya untuk mengantisipasinya adalah melalui pembangunan di bidang pendidikan, yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Usia 73 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitu pula, data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Benarkah ini karena faktor ekonomi atau sistem yang tidak berpihak pada mereka?

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik. Sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yan menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. Peneliti PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum, S.I.P., M.Sc. mengatakan dalam Focused Group Discussion, pendidikan merupakan investasi modal manusia (human capital investment) dan pemerintah harusnya memberi perhatian yang sungguh terhadap hal ini, terlebih dalam merespons perubahan komposisi demografi. Tingginya angka penduduk usia kerja hanya akan menjadi bonus (window of opportunity) apabila penyediaan kesempatan kerja sudah sesuai dengan jumlah penduduk usia kerja serta ditopang oleh kualitas angkatan kerja yang baik (CNN Indonesia.com, 04/17/2017).

Masyarakat Desa masih berada dalam daerah tinggal dengan pertimbangan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Dalam Perpres itu disebutkan, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah. “Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal,” bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut. Menurut Perpres ini, Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut Perpres ini, Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru (setkab.go.id, 5/12/2015).

Daoed Joesoef, dalam “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya” mengatakan “setiap orang, baik sebagai individu maupun kelompok, akan menjalani sisa hidupnya di masa depan. Maka, pendidikan yang berurusan dengan orang-orang itu di masa kini harus membuat mereka survive di masa depan, bahkan sanggup membuat sendiri masa depan itu sesuai di cita-citakan.”

Penjelasan di atas tidak terlepas dari masyarakat desa, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang berada pada suatu pemerintahan yang terkecil setelah kecamatan, kota/kabupaten dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia. Dengan demikian masyarakat desa terintegrasi dalam kecamatan, kabupaten provinsi dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia. Yang dimana suatu masyarakat bagian dari pemberdayaan program-pragram pambangunan yang dilakukan pemerintah, karena diberi amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberdayaan merupakan salah satu yang dewasa ini banyak dilakukan dalam program-program pembangunan untuk lebih banyak memberikan ruang terhadap masyarakat dalam berpartisipasi. Mengintergrasikan program pemberdayaan dalam pembangunan (desa) dimaksudkan agar masyarakat mampu mendinamisasi atau berperan serta dalm pembangunan itu sendiri (Endriatmo Soetarto dan Martua Sihaloho, 2015).

Dengan demikian, permasalahan di atas diperlukan peranan pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat desa agar perencanaan jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang, serta terlaksananya visi, misi, dan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.

[diolah dari berbagai sumber/suparman]