Jadikan KPI ‘Menara Gading’ Oleh Pengurusnya, Nasib Pelaut Terbengkalai

103

JAKARTA, TELEGRAM  – Beberapa berita media online yang mengangkat rilis Pelaut Senior dalam konteks organisasi serikat pekerja Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), belakangan ini dan menurut seorang perwira pelaut ditanggapi oleh Kepala Bidang Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub, Lollan Panjaitan, bahwa terkait Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) untuk perekrutan dan penempatan awak kapal harus berhubungan dengan organisasi KPI terlebih dahulu, baru bisa di proses di Ditjen Hubla Kemenhub.

Juru Bicara komunitas Pelaut Senior, Teddy Syamsuri, dalam keterangannya kepada pers (20/11/2018) menyatakan pada akhirnya telah menjadi jelas jika hanya organisasi KPI sebagai serikat pekerjanya pelaut Indonesia yang bisa membuat KKB/CBA dengan perusahaan pemilik atau operator kapal sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Dan hal ini juga sesuai yang dimaksud oleh Pasal 25 ayat 1a UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB), bahwa SP/SB berhak membuat perjanjian kerja sama (PKB) dengan pengusaha.

Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri sendiri pada 6 Februari 2018 menyarankan, agar setiap SP/SB membuat PKB untuk membangun hubungan industrial yang kondusif. Agar hubungan industrial sehat, tentunya SP/SB harus kuat.

Serikat pekerja KPI menurut Lembaga Kerja Sama Triparti Nasional (LKS Tripnas) dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) yang ada didalam lembaga tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak mewakili KPI.

Hal ini berarti KPI sebagai serikat pekerjanya pelaut Indonesia yang sudah berdiri sejak lama (28 April 1976) dan semakin banyaknya pelaut di negeri ini (lebih dari 40.000 pelaut anggota KPI), seharusnya KPI sudah berbentuk federasi dan bisa duduk sejajar dengan federasi pekerja/buruh lainnya di LKS Tripnas.

Kemudian Jubir Pelaut Senior Teddy Syamsuri yang Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI juga menerima informasi dari seorang aktivis perempuan pelaut Indonesia, yang perlu diinformasikan berikutnya kepada yang concern terhadap nasib pelaut Indonesia.

Menurut pengakuan aktivis pelaut perempuan itu, sampai saat ini dirinya merasa masih kesulitan dalam hal pelaut perempuan Indonesia memperoleh pekerjaan di atas kapal.

Pernah dia berjuang dengan dibantu oleh Atase Perhubungan Singapura untuk mendorong PSA (Port of Singapore Authority) untuk menerima perempuan pelaut Indonesia, tapi hingga sekarang belum ada kepastian.

Aktivis pelaut perempuan inipun sudah berusaha meminta bantuan kepada KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) RI, untuk bisa membantu nasib perempuan pelaut Indonesia yang kini disebutkan berjumlah lebih dari 8000 Pelaut perempuan. Tapi juga belum ada realisasinya.

Dalam informasi aktivis pelaut perempuan ini, dia pernah diajak bergabung ke KPI di era kepemimpinan (Pengurus Pusat/PP) KPI almarhum Hanafi Rustandi, namun hanya beberapa bulan (1-2 bulan) saja.

Diakuinya, karena dia melihat KPI hanya untuk memanfaatkan besarnya aliran dana dari ITF (International Transpotworkers Federation) hanya untuk kepentingan oknum PP KPI pribadi. Dan yang dikirim ke event internasional terkait nasib pelaut bukanlah orang-orang yang berkompeten, sehingga nasib pelaut Indonesia tidak ada perubahan.

Dengan adanya informasi positif yang menjadi masukan konstruktif terkait organisasi KPI, dapatlah diambil kesimpulan sementara oleh komunitas Pelaut Senior, bahwa oknum PP KPI hanya menjadikan organisasi KPI sebagai ‘Menara Gading’ yang diduga untuk menimbun kekayaan buat dirinya, kelompok dan golongannya.

Sementara nasib pelaut Indonesia, baik sebagai anggota maupun yang belum menjadi anggota, atau baik yang anggota aktif maupun yang pasif, nasibnya baik untuk diberikan perlindungan maupun pembelaannya terabaikan bahkan terbengkalaikan.

Padahal secara eksplisit yang namanya pengurus SP/SB seperti PP KPI, mempunyai tugas yang secara teratur memberi informasi kepada anggota dan mendengarkan keluhan serta masalah yang mereka hadapi.

Pengurus harus membangun kepercayaan anggota dan kewibawaan kepengurusannya. Dan, mengadakan pertemuan dengan para anggota mengenai tindakan pengurus yang harus diambil, termasuk membagi materi dan informasi SP/SB dalam hal ini KPI terhadap anggotanya.

Terkait informasi dari Kabag Hukum dan KSLN Ditjen Hubla Kemenhub, Lollan Panjaitan menyangkut KKB/CBA yang harus berhubungan dengan organisasi KPI sesuai dengan Permenhub No. 84 Tahun 2013, oleh komunitas Pelaut Senior diminta untuk pejabat Ditjen Hubla bisa menyoroti soal oknum PP KPI yang terkesan banyak memanfaatkan karena memegang satu-satunya kewenangan pembuat KKB/CBA tapi mengabaikan bahkan membengkalaikab nasib pelaut Indonesia sebagai anggotanya.

Permintaan yang bersifat sorotan dari komunitas Pelaut Senior ini, hendaknya bisa ditindaklanjuti oleh pejabat Ditjen Hubla, karena KKB/CBA itu disetujui oleh pejabat Ditjen Hubla dengan tanda tangan basah dan stempel institusinya.

Eloknya menurut Teddy Syamsuri, tidak usah melempar keabsahan KPI sebagai pembuat KKB/CBA, jika tidak ada manfaatnya untuk kepentingan pelaut Indonesia. Sementara dari akibat adanya kewenangan itu, oknum PP KPI menjadikannya ‘Menara Gading’ dengan mengabaikan bahkan membengkalaikan nasib pelaut Indonesia anggotanya.

“Dengan demikian, secara awam tidak terlepas untuk menjadi bagian dari tanggung jawab pejabat Ditjen Hubla selaku penandatangan atas bentuk persetujuan diberlakukannya KKB/CBA antara KPI dan perusahaan atau pemilik atau operator kapal-kapal asing di luar negeri tersebut” pungkas Jubir Pelaut Senior Teddy Syamsuri yang didampingi Hasoloan Siregar, Djoko Saliyono, Kusnadi dan Joyke Dotulong di markasnya di bilangan Jatinegara Jakarta Timur.[HAM]