Butuh Political Will Pemerintah Benahi KPI Lewat KLB Untuk Fokus Membangun SDM Pelaut Indonesia

118

JAKARTA, TELEGRAM – Juru Bicara komunitas Pelaut Senior, Teddy Syamsuri, dalam keterangannya kepada pers (15/11/2018) kembali mengingatkan kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar segera bisa membenahi organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang difasilitasi pemerintah, agar terselenggara dengan bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab.

Menurut Teddy Syamsuri yang Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, “Ini penting. Sebab misi Nawacita kedua jika Presiden Jokowi insya Allah terpilih kembali dalam Pilpres 2019, akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), tak terkecuali terhadap SDM pelaut yang sekian lamanya diurus pemerintah dengan ‘setengah hati’ dan terkesan condong masih termarjinalkan” ungkapnya.

Jika ada political will Pemerintah yang serius mengurus SDM pelaut, mudah-mudahan saja visi Poros Maritim Dunia yang digulirkan sejak 2014 itu bisa bergerak cepat, dan program Tol Laut untuk kepentingan koneksitas disparitas barang dan jasa bisa segera tercover jika nasib awak kapal atau pelautnya tersejahterakan. Pelaut adalah tenaga kerja profesional yang menjadi ujung tombak program Tol Laut itu sendiri.

Untuk bisa mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk pelaut, menurut pendapat Pelaut Senior, didahului dengan tidak adanya lagi ego sektoral antara Kemenhub, Kemenaker bahkan Kementerian KKP dalam mengurus tenaga kerja pelaut.

Berikutnya menurut Pelaut Senior, organisasi serikat pekerjanya pelaut yaitu KPI sudah saatnya diberdayakan, diperkuat dan dibina sesuai ketentuan UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Pada konteks ini lanjut Teddy Syamsuri, organisasi KPI yang sudah hancur atas legitimasinya oleh pandangan sebagian besar pelaut Indonesia, harus dikembalikan kepada khittahnya saat organisasi didirikan. Sebab yang membikin rusak itu sebenarnya adalah oknum kepengurusannya atau oknum Pengurus Pusat (PP) KPI, bukan organisasinya.

“Oknum PP KPI sejak 2009 sampai saat ini cenderung dan menganggap bahwa organisasi KPI adalah miliknya. Mereka terus berkuasa secara leluasa dan unlimited untuk menafikan kebutuhan regenerasi yang menuntutnya” beber Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66.

Jubir Pelaut Senior ini memberikan sejarah singkat hal para pendiri organisasi KPI yang tidak mudah dalam membentuknya sejak masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia).

Empat tahun Indonesia baru merdeka pada 27 Desember 1949, realitanya sudah ada organisasi pelaut bernama Corps Koopvaardy Officieren (CKO). Lalu tahun 1955 berdiri Ikatan MAMPB, Ikatan MPI, Ikatan JMVD, dan tahun 1957 berdiri Corps Cadet dan Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (CAAIP).

Untuk dekade tahun 1960-an, berdirilah IPPDN/IPBDN, IKKABAL, IPB, IKAPELAD, Corps DAAD, IBM dan IPP.

Baik yang berdiri sebelum dan sesudah 1960, mereka merasakan jika profesi pelaut adalah pekerja yang senasib dan sepenanggungan. Itu sebabnya mereka berhimpun dirinya dalam satu organisasi pelaut bernama Front Pelaut Indonesia (FPI), yang dibentuk pada November 1964.

Akibat terjadinya pemberontakan G30S/PKI, FPI yang cenderung berkiblat kekiri-kirian bubar. Adalah Menko Maritim Letjen KKO Ali Sadikin, yang kemudian menganjurkan agar segera organisasi-organisasi pelaut yang tidak terlibat untuk bentuk organisasi persatuannya kembali.

Para wakil dari organisasi-organisasi pelaut sepeti IPB, DAAD, CPAD, IPP, IPPNKA, PELNI, IKAPELAD dan CCAIP pada 28 Oktober 1966 segera membentuk organisasi baru bernama PPI dengan ketua umumnya Capt. FJ Kojongian untuk memenuhi anjuran Menko Maritim Letjen KKO Ali Sadikin.

Pada tahun 1970 PPI berhasil menyalurkan pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri. Maka sejak 21 April 1970 organisasi PPI menjadi resmi terdaftar di Depnaker dengan nomor urut 430 berdasarkan SK Direktur PHK No. 21/1/1970.

Selanjutnya Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno pada 29 Maret 1975, mengeluarkan SK No. DLR.87/2/27 tentang Pengesahan Organisasi Tunggal Pelaut Indonesia, yaitu PPI.

Tercatat sejak Ketua Umum PPI Capt. SZ Pattinasaranij pengganti Capt. FJ Kojongian yang meninggal dunia, sampai bulan Juni 1975, PPI berhasil menyalurkan pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri sebanyak 5.049 pelaut. Berikutnya berdasarkan rekomendasi Dirjen Hubla, PPI memiliki kantor daerah atau DPD PPI di beberapa daerah pelabuhan seperti DPD PPI Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya (Papua).

Hanya saja ketika Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) terbentuk pada 20 Februari 1973 dan terbentuk juga organisasi serikat buruh lapangan pekerjaan (SBLP) bernama SPI (Serikat Pelaut Indonesia) pada 24 November 1975, yang termasuk 20 organisasi buruh FSBI. Maka seringkali di lapangan muncul adanya hambatan dan kekaburan wewenang dan tugasnya baik yang dikerjakan oleh PPI maupun oleh SPI, yang berdampak terpolarisasinya pelaut Indonesia dalam kepentingan diluar organisasi.

Berpijak dari kesadaran bersama para wakil PPI dan SPI untuk menghilangkan dualisme organisasi serta akan pentingnya persatuan dan kesatuan pelaut Indonesia dalam kesamaan visi dan misinya. Pada 28 April 1976 di Hotel Lembah Nyiur Cisarua Bogor melalui Munas Pelaut Indonesia, terbentuklah organisasi KPI. Dan tetap terpilih sebagai Ketua Umum PP KPI adalah Capt. SZ Pattinasaranij.

KPI pun terdaftar kembali setelah berganti nama dari PPI di Depnaker berdasarkan SK No. Kep.2236/DP/1975 tertanggal 27 November 1975. Berikutnya tahun 1981, KPI menjadi anggota International Transpotworkers Federation (ITF) dengan nomor urut afiliasi 8151.

“Baik SK Dirjen Hubla tahun 1975 yang mengesahkan organisasi KPI sebagai wadah tunggal dan waktu itu masih bernama PPI, yang belum dicabut sampai saat ini. Selanjutnya KPI terdaftar kembali di Depnaker sebagai organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia juga masih tercatat di Depnaker, termasuk keanggotaan afiliasinya di ITF dari 1981, masih tetap ada. Sangatlah mudah untuk Pemerintah terkait yang berwenang dan berkompeten untuk membenahi organisasi KPI dengan memfasilitasi digelarnya KLB, karena sudah terang benderang dan tidak perlu ada hambatan” ujar Teddy Syamsuri.

“Sekarang tinggal menunggu apakah ada political will dari Pemerintah terkait keseriusannya mengurus SDM pelaut Indonesia dengan tidak lagi mempertahankan ego sektoralnya, serta sekaligus membangkitkan kembali organisasi KPI yang dimata sebagian besar pelaut hancur hancuran oleh karena salah urus oknum PP KPInya sejak 2009, untuk diberdayakan sesuai dengan khittahnya” pungkas Jubir Pelaut Senior Teddy Syamsuri yang juga didampingi para sahabatnya, Hasoloan Siregar, Djoko Saliyono, Kusnadi, dan Joyke Dotulong.[HAM]