Politik Praktis Dan Pendidikan Politik

351

Oleh: Muh. Andri M.Y, Bidang PTK HMI MPO Komisariat UIN Mataram

Pemilihan umum yang sering disebut dengan “Pemilu, adalah sebuah pesta besar dalam sebuah Negara yang berasaskan demokrasi, termasuk Indonesia itu sendiri, yang memulai pemilu sejak tahun 1955. Pemilu merupakan upaya masyarakat dalam memilih dan memilah siapa yang akan hendak menjadi sosok pemimpin ke depan. Dalam pemilihan umum, masyarakat bebas untuk menentukan siapa yang hendak dipilih tanpa ada nilai dan unsur kepaksaan di dalamnya. Setiap manusia dapat mengartikan bahwa pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dan jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, baik itu dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, hingga sampai keakarnya ke bawah, yaitu Kepala Desa. Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan politik yang sangat menarik di lingkup sosial . Disisi lain, Pemilihan Umum merupakan salah satu alat dan sarana pelaksanaan kedaulatan yang mendasar pada demokrasi perwakilan di negara. Pemilihan umum juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian hingga penyerahan kedaulatan kepada seseorang calon, serta partai yang dipercayai melalui perolehan suara dari masyarakat .

Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi dilembaga legislatif atau parlemen. Tetapi, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Singkatnya sistem pemilihan ini berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.

Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik, mengenai sistem pemilu bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu Negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya daya tarik yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, dan penyanyi) yang tertarik untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik.

Setiap sistem pemilu, yang biasanya diatur dalam peraturan perundang – undangan setidak – tidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu penyuaran, distrik pemilihan, dan formula pemilihan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang Pemilu, tujuan dari sistem pemilu adalah melaksanakan kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 1) dan membentuk pemerintahan perwakilan (Pasal 1 ayat 3 dan 4). Suatu ketentuan yang sejalan dengan prinsip demokrasi universal. Akan tetapi di dalam pengoperasiannya, penguasa menjuruskan tujuan tersebut untuk membangun legitimasi bagi suatu pemerintah yang stabil dan kuat melalui mobilisasi politik. Maka operasi pemilu secara demokratis yakni menyeimbangkan tujuan operasional tersebut dengan penggunaanya sebagai alat perjuangan kepentingan rakyat melalui pertisipasi politik dan sosialisasi politik. Untuk mendapatkan posisi – posisi (jabatan) tersebut, wajib untuk melalui namanya pemilu. Tapi dalam seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan penuh kebebasan berpikir, akhirnya tidak sedikit nilai positif yang ada dalam pesta demokrasi kini sudah mulai ternodai dengan politik praktis.

Dalam wacana demokrasi secara tidak langsung manusia akan membahas mengenai masyarakat dengan pemimpinnya, khusunya dalam pemilu, dimana pemilu ini adalah pemungutan suara rakyat sebagai kendaraan menuju sebuah jabatan dengan melalui voting suara dengan cara-cara disepakati. Jika kita melihat kebijakan para politik dimasa kini, dimana kebijakannya sangat melenceng jauh dari nilai demokrasi. Pada esensinya, demokrasi menekan kearah dimana pemimpin dipilih oleh rakyatnya, dan berbuat untuk rakyat pula.

Dengan melihat realitas dimasa kini, masyarakat amat sangat diperbudakan oleh pemimpinya itu sendiri, mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena pada kenyataanya banyak calon pemimpin yang melakukan sogokan, nepotisme dan lain-lain. Yang artinya disini sudah mulai ditanamkan bad values of political atau sudah menerapkan nilai buruk dalam politik.

Dalam ideal politik, suara rakyat tidak bisa dibeli dan dibayar seperti melakukan sogokan. Jikalau kita merealisasikan hal ini dalam pemilu, berarti kita sudah mengotori, serta menghilangkan unsur dan asas pemilu dalam demokrasi yang bersifat “Luber” dan “Jurdil ” yaitu, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil, yang dimana asas ini ada sejak orde baru dan era reformasi, serta akan berkontradiksi dengan tujuan suci dari pemilu itu sendiri.

Yang dimana pemilu pada hakikatnya merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan politik, komunikasi politik, dan lain-lainnya. Dalam real politik, banyak oknum tertentu melakukan agitasi dan propaganda yang merusak demokrasi dalam Negara yang menganut demokrasi. Agitasi dan propaganda ini dikecam adalah merusak unsur demokrasi itu sendiri di mata masyarakat, misalnya; sogok-menyogok, politik uang dan lain sebagainya. Di Indonesia tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakatnya sangat rendah dan terbatas. Dari hal itu dilakukan pendidikan politik dalam masyarakat, supaya masyarakat tidak bingung terkait dengan urusan politik yang menyangkut dengan kekuasaan, apalagi partai politik tidak melakukan pendidikan politik, jadi tak heran para pemimpin sekarang sangat memanfaatkan masyarakat, yang dimana masyarakat berjiwa apatis terkait pemerintah, kekuasaan, dan politik. Hal ini yang harus dipikirkan secara bersama oleh kita semua.

Pada bingkai demokrasi dan hakikatnya pemilu itu, serta peserta pemilu menawarkan janji-janji dan programnya pada masa kampayenya, umumnya visi – misi ini yang akan menjadi target bersama. Mampukah peserta pemilu ini mengembangkan amanah dari rakyatnya tersebut, serta mampukah ia mewujudkan, keadilan, kedamaian, keamanan dan puncaknya peradaban dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal yang seperti ini setidaknya kita harus bisa membaca pada diri seorang pemimpin, dan jangan sampai kita salah pemimpin apalagi menyalahkan pemimpin, padahal kebodohan kita sendiri dalam memilih pemimpin.

Di saat ini, banyak orang yang mengejar jabatan dan kegemilangan harta, dan tidak sedikit dari mereka yang menghalalkan segela cara demi mencapai sebuah tujuan. Salah satunya melalui pemilu, karena dimasa sekarang banyak pemerintah dan pemimpin yang hanya menghiasi janji dengan bingkai kesucian namun di dalamnya hanyalah kiasan saja. Ketika musim pemilu tiba, banyak pemerintah yang turun dan terjun kemasyarakatnya agar keterlihatan merakyat dan bahkan mengemis kepada rakyatnya karena suara. Pada dasarnya, suatu negara ingin menyatakan diri sebagai negara “Demokrasi Pancasila” melaksanakan pemilihan umum untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara, pemimpin harus yang berjiwa memimpin. Masyarakat tidak butuh janji, tapi butuh pembuktian. Dari situ, siapapun dan bagaimana sosok pemimpin yang sesungguhnya. Jangan sampai karena satu kilo gula yang membuatmu menderita dalam lima tahun. Pemilu bukanlah ajang mencari jabatan, bukan pula konteks mencari jembatan. Pemilu adalah sebuah pesta demokrasi, bukan hanya ulurkan orasi, tapi harus mampu menemukan solusi. Jangan sampai menjadi pemimpin yang rasisme, apalagi sampai diciptakan masyarakat yang anarkisme. Mari kita tanamkan jiwa mengedepankan toleransi agar terciptanya pemilu yang serasi dalam bingkai demokrasi.

Editor: Suparman