Keputusan Aneh Menteri ESDM Menunjuk BSP Mengelola Blok CPP Riau

153

Oleh: Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI

Kebijakan Menteri ESDM telah menunjuk PT Bumi Siak Pusako ( BSP ) sebagai operator tunggal pengelolaan Blok migas Wilayah Kerja CPP ( Coastal Plain Pekanbaru ) dianggap aneh , patut dicurigai sarat kepentingan dan sangat membahayakan target produksi minyak nasional.

Keputusan Menteri ESDM tersebut telah diputuskan pada 7 November 2018 setelah Pertamina menyatakan mundur dari penawarannya dengan alasan faktor keekonomian dan tehnikal , bukan karena skema “Gross Split” seperti dikatakan oleh Mediawati sebagai Senior Vice President Strategic Planing and Operation Evaluation Pertamina (7/10/2018).

Padahal sebelumnya Pertamina Hulu Energi pada 9 mei 2018 telah mengajukan proposal penawarannya , setelah 4 hari PT BSP mengajukan penawaran pada tgl 4 Mei 2018.

Sikap mundurnya Pertamina dalam penawaran itu patut dipertanyakan , bahkan alasannya juga terkesan direkayasa supaya masuk akal , tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional dalam menjaga produksi minyak nasional , dan dengan tetap hadirnya Pertamina dalam BOB itu diharapkan bisa meningkatkan produksinya.

Seharusnya Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam meningkatkan produksi minyak nasional tidak mudah mundur dengan alasan apapun , mengingat kemampuan BUMD PT BSP sangat diragukan kemampuan dari sisi tehnikal dan pembiayaannya.

Pasalnya sejak Agustus 2002 Blok CPP dialihkan kelolanya oleh Menteri ESDM dari Chevron kepada BOB (Badan Operasi Bersama ) antara PT Pertamina Hulu dgn PT Bumi Siak Pusako ( BSP ) saat itu produksi minyaknya sekitar 42.000 BOPD ( Barel of Oil Per Day ) , namun saat ini produksinya hanya tinggal sekitar 11.000 BOPD , turun sekitar 75 % terhitung dari saat diambil alih , padahal pada awal operasinya tahun 1971 Blok CPP ini produksinya mendekati 100.000 BOPD.

Artinya BOB BSP dan Pertamina dapat dikatakan telah gagal mengelola minyak Blok CPP dari yang ditargetkan sejak awal oleh Pemerintah untuk dapat menyumbang peningkatan lifting minyak nasional.

Disisi lain Kepala SKKMIgas Amin Sunaryadi pada 7 November 2018 didepan banyak media menyatakan ” selalu dimarah oleh atasannya Menteri ESDM terkait produksi migas nasional turun terus , tapi biayanya naik terus “.

Aneh dan lucunya lagi sikap Kementerian ESDM dengan mudah setuju saja dengan kondisi yang ada tanpa berupaya mencari solusi yang benar sesuai Peraturan Menteri ESDM nmr 23 tahun 2018 , yaitu dengan melakukan proses lelang terbuka untuk mendapat operator kredibel , namun dengan mudahnya malah memutuskan Perusda PT BSP sebagai operator tunggal dengan kewajiban membayar “signatur bonus” USD 10 juta dan Komitmen Kerja Pasti senilai USD 130 , 23 juta.

Oleh karena itu , maka tak salah kalau publik menduga ada faktor lain yang mengakibatkan Pertamina mundur dari Blok CPP , sepertinya terkesan ada elit elit kekuasaan dibelakang investor besar yang akan masuk untuk menggantikan posisi Pertamina .

Karena publik sangat sulit memahami atas begitu mudah percayanya KESDM kepada Perusda PT Bumi Siak Pusako dari sisi kemampuan tehnis dan keuangannya bisa mampu mengelola sendiri blok CPP.

Padahal sejak dikelola BOP Pertamina dgn PT Bumi Siak Pusako pada Agustus 2002 sampai dengan saat ini tahun 2018 produksinya turun sekitar 75 %.

Refensi ;

1.https://www.cnbcindonesia.com/news/20181107182355-4-41102/mundur-dari-blok-cpp-ini-alasan-pertamina

2.https://m.katadata.co.id/berita/2017/10/19/bumi-siak-pusako-ajukan-perpanjangan-kontrak-blok-cpp

3.https://m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/1092023-kepala-skk-migas-curhat-diomelin-jonan-soal-produksi-migas-turun

4http://m.tirastimes.com/read-445-2017-11-16-produksi-dan-kinerja-bsp-anjlok-manajemen-tenang-saja-dua-tokoh-riau-gugat-cpp-blok.html#sthash.3xHme1M7.dpbs