Perang dan Damai di Patani, Selatan Thailand

333
Thai Muslims leave after Eid al-Fitr prayers at a mosque that marks the end of the of Ramadan in Pattani Province, southern of Thailand, Thursday, Aug. 8, 2013.(AP Photo/Sumeth Panpetch)

Pergolakan di wilayah Pattani, Narathiwat dan Yala di Thailand Selatan masih diwarnai dengan aktivitas kekerasan. Kejadian seperti pengeboman, penembakan, penculikan, sabotase dan lain-lain, bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari. Keadaan ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan penduduk di tiga wilayah.

Konflik ini bukanlah baru berlaku, sebaliknya Patani dengan satu T adalah sebuah kerajaan Melayu dulu sejak kejatuhan kerajaan Siam (Thailand sekarang) 1785. Patani sendiri membangkit melawan dan membebaskan diri masa Tengku Lamidin 1789 hingga gerakan kemerdekaan Patani sampai sekarang ini, banyak nyawa menghilang, dan harta melayang.

Tak kurang pula upaya pemerintah yang dijalankan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik ini, mulai dari era Perdana Menteri Phibul Songkram sampai era Perdana Menteri Junta militer Prayuth Chan O-cha sekarang ini. Serangkain kebijakan Pemerintah pusat menerapkan kebijakan di Patani selatan Thailand berdasarkan pada kebijakan masing-masing untuk dapat menyelesaiannya.

Tragisnya, semua kebijakan tak kunjung mampu memadam api konflik yang telah nyala berabad-abad. Selama ini kerusuhan di bawah undang-undang darurat militer berdampak pada warga setempat. Organisasi hak asasi sejak lama mengkritik penerapan undang-undang darurat. Karena aturan ini memberi militer kekuasaan dan kewenangan yang terlalu impunitas. Pemerintah Pusat Bangkok terus berganti, cara dan pendekatan untuk menyelesaikan konflik Patani bervariasi menurut pemerintah masing-masing. Namun hampir tidak efektif.

Konflik Patani pada fase baru sejak awal tahun 2004, era pemerintahan perdana mentri Thaksin Sinnawatra lebih mengedepankan pendekatan militer mengawasi situasi di selatan. Sedemikian pun konflik kekerasan tidak juga mereda penyelesaian yang tepat dalam jangka waktu yang singkat.

Pemilu pada tahun 2005, Thaksin kembali dilatih menjadi Perdana menteri kemudian dikudeta. Pemerintahan Surayud chulanon merupakan pemerintah transisi yang dilatihkan oleh Raja tanpa pemilu, dalam kejadian konflik di selatan, kebijakan yang dijalankan dalam menyelesai konflik ini tak beda jauh dari Perdana mentri sebelumnya. Bahkan situasi di selatan Thailand lebih tenggelam kepada kekerasan bersenjata. Disisi lain, politik dalam negeri masih dalam keadaan dilema dan tidak kesetabilan dalam pentadbiran negara.

Di masa pemerintahan Yingluk Sinnawatra, pendekatan dialog mulai dilakukan dalam upaya resolusi konflik. Kedua belah pihak, pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) sepakat untuk menandatangani dalam dokumentasi dialog, pada 28 Februari 2013, yang di Fasilitator oleh Pemerintahan Malaysia, dialog damai tersebut digelarkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemerintahan Thailand menyakini dengan pendekatan tersebut sebagai langka terbaik dalam upaya menyelesaian konflik terjadi di selatan.

Perundingan Damai antara Pemerintah Thailand dan BRN gagal dalam mencari resolusi tersebut. Pihak BRN telah menawarkan lima tuntutan kepada pemerintah thailand melalui rekaman video didalam youtube. Kemudian tuntutan ini ditolak oleh pemerintahya.

Pada 2018 ini, era pemerintahan Junta Militer Prayuth Chan O-cha, tindakan kekerasan di Patani masih terus terjadi, sehingga kebijakan dan pendekatan terus diupayakan. Pendekatan Dialog Damai diteruskan sebagai warisi kebijakan pemerintah sebelumnya.

Dialog Damai Patani pada era Junta Militer, aktor perundingan juga digantikan terutama dari pihak Gerakan Kemerdekaan Patani diwakili oleh MARA Patani sejak 2016. Namun, pihak BRN telah mengambil langkah mundur diri dari perundingan. Dengan kemunduran dari dialog damai, pihak BRN mempunyai alasan tersendiri.

Dimensi lain, saat dialog damai berjalan tak sedikit pun kekerasan di Patani dikurang. Pelanggaran HAM terus di terjadi, warga sipil menjadi korban dari akibat konflik. Kedua aktor perang seharusnya dilandasi pada undang-undang perang dalam perjanjian internasional.

Meskipun telah beberapa kali pemerintahan berganti, konflik kekerasan bersenjata di Patani belum juga mereda dengan secara damai. Jalan masih gulita karena telah berlangsung berlarut-larut dan setiap pemerintahan Thailand tak mampu menyelesaian konflik itu. Ataukah harus diterlibatkan Internasional? Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini. 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil.

Penulis: Mohas Patani, aktivis asal wilayah Patani

Photo:ist/AP.