Kasus BUDU Bomb Bangkok, Warga Patani divonis penjara

309

BANGKOK, TELEGRAM – Pengadilan Thailand, menghukum penjara sembilan warga Muslim muda dari Patani, Thailand selatan, pada Selasa 25/9/2018. Mereka sebagai tersangka kasus perencanaan meledakkan bom mobil di ibukota Bangkok. Menurut aktivis HAM mendakwa bahwa mereka disiksa supaya menerima pengakuan palsu.

Pengadilan Pidana Ratchada di Bangkok menhukumkan sembilan dari 14 terdakwa warga Patani bersalah atas dua pelanggaran, pertama milik kelompok kriminal bawah tanah dan konspirasi dijatuhi hukuman masing-masing hingga empat tahun penjara.

Kasus yang kedua juga dinyatakan bersalah karena memiliki peralatan peledak yang ilegal, “Budu” Sehingga banyak netizen warga Patani membantah bahwa Budu itu hanya jenis kecap atau sambal, makanan khas warga Melayu Patani yang kini menjadi lelucon sebagai alat Bom.

Dari dua kasus tersebut, Sembilan orang divonisnya total enam tahun penjara. Kalimat asli mereka adalah sembilan tahun dan 12 tahun, masing-masing, yang dibelah dua karena pengakuan mereka, yang merupakan praktik normal di pengadilan Thailand. Sedangkan lima orang dibebaskan.

50 Orang Warga Muslim Patani Ditangkap Dugaan Teroris.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, sebanyaknya 50 muslim selatan Thailand, sebagian besar adalah mahasiswa di Universitas Ramkhamhaeng di Bangkok, ditangkap dalam operasi pengepungan sweeping polisi-militer, di kontrakan Bangkok, pada 10 Oktober 2016 yang lalu. Beberapa orang dibebaskan namun 14 orang ditangkap kembali pada bulan berikutnya bersama dengan tersangka kasus tambahan.

Demikian itu, Gugatan berlangsung hampir 2 tahun dan 14 terdakwa semua ditangkap tanpa jaminan. Tuduhan itu dilakukan sebagai penyamun sarang teroris dan memiliki bahan peledak ilegal “Budu”

Mereka tersebut berasal dari provinsi Thailand selatan, yang telah dilanda konflik bersenjata berdarah sejak 2004. Muslim di bagian selatan yang miskin merasakan mereka diperlakukan sebagai warga kelas dua di Thailand, yang sebagian besar beragama Budha.

Hampir semua pergolakan yang dilakukan oleh gerilyawan gerakan pembebasan Patani telah terbatas hanya di tiga provinsi paling selatan Thailand. Namun serangkaian pemboman di kota-kota Bangkok pada Agustus 2016 yang menewaskan empat orang dan melukai lusinan menimbulkan ketakutan di kalangan aparat keamanan bahwa serangan dapat menyebar ke Bangkok.

Penyiksaan dalam Tahanan di Bangkok

Menurut dakwaan tujuh dari 14 terdakwa mengatakan mereka telah disiksa secara fisik dalam tahanan, supaya menerima pengakuan palsu terhadap kasus tersebut.

Namun dalam sidangan hukum, menurut ketua hakim mengatakan pengadilan menganggap tuduhan mereka tidak berdasar karena tanpa memberikan bukti dan tidak melaporkan kasus tersebut kepada polisi.

Seperti dilansir Prachatai, menurut Adilan, salah satu pengacara pembela, mendeskripsikannya. Beberapa terdakwa mengatakan mereka dipaksa mengaku.
Karena ancaman, pelecehan, intimidasi dan penyiksaan. Padahal terdakwa tidak melakukannya. Hal tersebut, karena mereka ditahan di kamp militer atas perintah kepala 3/58 UU darurat militer. Dan 13/59 dinyatakan tidak ada bukti ada penyiksaan, ancaman terhadap terdakwa.

Menurut Ponpen Khongkachonkiet, aktivis dari Cross Cultural Foundation, sebuah organisasi hak asasi manusia yang mengirim para pengamat ke pengadilan, mengatakan tujuh terdakwa bersaksi di pengadilan bahwa mereka disiksa saat ditahan di kamp militer di Bangkok atau di provinsi selatan Pattani. Ada banyak tuduhan penyiksaan oleh pihak berwenang sebagai bagian dari upaya mereka untuk menumpas pemberontakan di selatan.

“Tingkat keparahan siksaan yang diklaim oleh orang-orang ini bervariasi,” kata Pornpen. “Klaim mereka termasuk dipukul, dikunci di kepala, dan disiram atau disemprot dengan air dan dikunci di kamar yang dingin. Dakwaan ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana pengakuan itu diperoleh. ”ujar Pornpen, seperti dilansir Associated Press.

Kerana Kami Warga Privinsi Selatan (Patani)

Salah satu dari mereka yang awalnya ditahan, Tarmizi Tohtayong, menggambarkan di pengadilan bagaimana dia ditutup matanya dan dipukuli sampai dia setuju untuk menandatangani pengakuan sebelum dia dibebaskan. Ketika dia ditahan lagi, dia membantah terlibat dalam merencanakan pemboman, kemudian disiram dengan air dan disimpan di ruangan yang sangat dingin selama berhari-hari sampai dia setuju untuk mengaku lagi. Tarmizi tidak bisa membaca bahasa Thailand tetapi diberitahu dia akan dibebaskan begitu dia menandatangani dokumen.

“Itu hanya karena kami berasal dari provinsi-provinsi selatan [Patani]. Itu saja yang mereka lihat dari kami – mereka fobia terhadap muslim Patani dari selatan jauh. Ketika kami berbicara kebenaran, tidak ada siapa yang percaya kami. Itu melelahkan. Sangat melelahkan, ”kata Hanila Der Lamat, ibu dari Ussamal Gatehhayee yang berusia 24 tahun.

Pengadilan menemukan Ussamal bersalah setelah ia diduga mengaku bahwa perannya dalam plot bom adalah untuk mengirimkan ponsel ke Bangkok. Ponsel sering digunakan untuk meledakkan bom buatan sendiri dari jarak jauh. Ibunya percaya bahwa dia, bersama dengan tahanan lainnya, disiksa untuk menerima pengakuan.

Pornpen menambahkan bahwa Thailand harus mengeluarkan undang-undang yang akan mengkriminalisasi penyiksaan tanpa kecuali untuk alasan keamanan nasional.

“Saat ini, ketika menyangkut masalah keamanan nasional, keamanan nasional adalah prioritas, bukan proses hukum. Dan harus ada beberapa checks dan balances dalam sistem peradilan, ”katanya.

Tentu saja, Thailand secara keseluruhan telah melihat perubahan semakin turun dalam praktik demokrasi dan perlindungan hak-hak individu warga sejak kudeta militer pada tahun 2014.

Namun, penting untuk menunjukkan bahwa penduduk yang hidup di bawah Darurat Militer di wilayah Patani hidup di bawah sebuah rezim yang terpisah sama sekali dengan kurang menghormati HAM dan memungkinkan pihak berwenang untuk beroperasi dengan impunitas.

Seperti, 382 kasus mencatat pembunuhan di luar hukum sejak 2004- 2017 di wilayah Patani,Thailand Selatan.
Seperti dilapor oleh Monitoring and fact finding situation in Deep South Thailand report 2016-2017.

Tidak satu pun pejabat dan Aparat keamanan Thailand yang pernah dihukum karena pembunuhan dan penyiksaan tahanan di luar hukum di pengadilan./

Johan Lamidin.

Sumber : Prachatai,https://prachatai.com/journal/2018/09/78847

The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thai-court-finds-9-muslim-men-guilty-in-bangkok-bomb-plot/2018/09/25/1803eef6-c0a9-11e8-9f4f-a1b7af255aa5_story.html?noredirect=on&utm_term=.b9df1ac6a9ae

Benar News,
https://www.benarnews.org/thai/news/TH-convict-bomb-09252018151202.html

Photo: Prachatai