eSPeKaPe Dukung Desakan 98 Institute Agar KPK Periksa Dirut Pertamina Atas Kasus PLTU Riau I

439

JAKARTA, TELEGRAM – Proyek Pembangkit PLTU Riau I adalah bagian dari rencana Pemerintah membangun 35.000 MW pembangkit listrik di sejumlah wilayah di Indonesia untuk tahun 2017-2027. PLTU Riau I memiliki kapasitas 2×300 MW yang ditargetkan beroperasi pada 2023.

Mulai proses perencanaan di duga telah terjadi transaksi-transaksi serta pembagian konsensi dalam proyek pembangunan 35.000 MW tersebut. Dalam pengertian, sudah dibagi-bagi, sudah ada kesan proses korupsi yang sudah direncanakan.

Kasus suap di pembangunan PLTU Riau I mulai digelontorkan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 milyar, berlanjut pada Maret 2018 sebesar Rp 2 milyar, dan ketiga pada Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. Total proyek PLTU Riau I senilai Rp. 12,8 trilyun.

Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi pada 31 Agustus kemarin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera periksa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno pada 29 Agustus 2018 lalu.

Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat yang dalam keterangannya kepada pers (1/9/2018) masih meragukan adanya kebenaran persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penunjukan Nicke Widyawati menjadi Dirut Pertamina berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN yang menggunakan tangan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, karena Nicke dengan Menseskab adalah sesama alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Bagaimana tidak meragukan, apa benar ada persetujuan dari Presiden Jokowi untuk menetapkan Nicke Widyawati menjadi Dirut Pertamina dimana Presiden Jokowi adalah Ketua Tim Penyeleksi Akhir (TPA)? Sementara di hari Selasa (28/8) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) katakan kepada pers jika pengumuman Dirut Pertamina yang definitif selesainya pekan olahraga Asian Games pada 2 September 2018. Ada apa dibalik semau-maunya Menteri BUMN cepat-cepat memutuskan Nicke Widyawati menjadi Dirut Pertamina mendahului pernyataan Wapres JK” ujar Binsar Effendi Hutabarat yang Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B).

Terkait dugaan keterlibatan Nicke yang kini menjadi Dirut Pertamina yang oleh Ketua Umum eSPeKaPe agak diragukan apakah sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Sebab diurut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No. SK-138/MBU/07/2017 tertanggal 24 Juli 2017, salah satunya mengangkat Nicke Widyawati yang jebolan Teknik Industri ITB menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tetapi kemudian baru 4 bulan saja Nicke Widyawati diberhentikan dengan hormat oleh Menteri BUMN, berdasarkan SK-256/MBU/11/2017 tertanggal 27 November 2017, untuk Nicke dialihkan begitu singkatnya dan menjabat Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina.

Saat PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) anak perusahaan PLN menguasai 51 persen dari nilai aset di proyek PLTU Riau I. Dari nilai aset itu memungkinkan PJB menunjuk langsung tanpa tender perusahaan swasta Blackgold sebagai mitranya. Nicke Widyawati masih menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Dan kabarnya menurut dugaan Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi, Nicke pernah bertemu dengan Eni Maulani Saragih (Wakil Ketua Komisi VII DPR waktu itu) di Singapura sebelum Eni Maulani Saragih kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham saat itu.

eSPeKaPe sebagai shareholders Pertamina yang saat aktif anggotanya ikut merintis, membangun dan membesarkan National Oil Company (NOC) Pertamina tersebut, sangat merasa terusik suasana kebatinannya mendengar tokoh aktivis 1998 telah mendesak KPK untuk segera memeriksa Nicke Widyawati yang baru diputuskan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno menjadi Dirut Pertamina yang tidak tertutup kemungkinan diduga terlibat dalam kasus PLTU Riau I.

“Sudah 28 saksi diperiksa KPK terkait kasus PLTU Riau I dari mulai unsur pejabat PLN, petinggi PLB Batu Bara, PJB, sejumlah orang dari konsorsium yang terlibat serta sejumlah pihak. Tapi untuk saksi bernama Nicke Widyawati belum diperiksa, padahal jabatannya saat itu menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Wajar jika tokoh aktivis ’98 Bung Sayed mendesak KPK untuk periksa Nicke Widyawati, dan tentunya eSPeKaPe juga ikut mendorong agar KPK segera memeriksa Nicke agar citra Pertamina yang satu-satunya BUMN minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tidak menjadi tersandera dan hancur akibat Dirut Pertamina yang baru diangkat itu diduga terlibat kasus PLTU Riau I. Maka untuk menyelamatkan Pertamina harga mati, eSPeKaPe minta KPK segera periksa Nicke Widyawati”, pungkas Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP) dari markasnya dibilangan Jatinegara, Jakarta Timur.[ham]