Hindari Kebangkrutan BPJS Kesehatan

506

Mencermati tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang berimplikasi atas dihapusnya manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni bagi ibu melahirkan dengan sehat, katarak dan layanan fisiotherapy serta reaksi masyarakat atas kebijakan tersebut, saya meminta agar tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan agar ditangguhkan pelaksanaannya dan harus disosialsiasikan hingga ke bawah. Masyarakat di bawah gelisah dan resah atas tiga Peraturan Direktur BPJS tersebut.

Keuangan BPJS Kesehatan yang memiliki beban defisit pada tahun lalu sebesar Rp 9,75 triliun harus juga menjadi perhatian pemerintah dan segenap stakeholder. Bayang-bayang kebangkrutan BPJS Kesehatan harus mendapat respons serius oleh pemerintah karena ini menyangkut amanat konstitusi terkait dengan jaminan kesehatan nasional.

Pemerintah Pusat dapat melakukan terobosan signifikan atas persoalan beban keuangan BPJS Kesehatan ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan seperti melakukan eloborasi program BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah yang dalam praktiknya juga menerapkan program kesehatan untuk warga daerah. Elaborasi program ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban keuangan BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan dapat menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuat sistem kolaboratif antara program Pemda di bidang kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan dapat melakukan langkah alternatif dengan menerapkan sistem “cost sharing” atau berbagi biaya dengan peserta BPJS Kesehatan untuk tiga layanan kesehatan sebagaimana tertuang di tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS. Langkah ini lebih rasional daripada membebankan seluruh biaya ke peserta BPJS Kesehatan. Soal berapa presentase yang ditanggung, silakan dirembug yang pokok intinya warga negara harus terlayani masalah kesehatannya dengan baik dan di sisi lain BPJS Kesehatan juga tidak semakin defisit.

Okky Asokawati
Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014-2018
Politisi Partai NasDem