Dipanggil KPK, Ini Penjelasan Bupati Sumbawa

687

JAKARTA, TELEGRAM – Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Sumbawa tiba di Gedung KPK, Rabu (4/7/2018). Selain Bupati Sumbawa, Bupati Sumbawa Barat juga hadir untuk memberikan keterangan di KPK terkait hal yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Sumbawa yang berada di Jakarta melalui saluran telepon yang difasilitasi Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Tajuddin, SH memberikan keterangan persnya pada Rabu malam.

Dalam penjelasannya, Bupati mengatakan bahwa kehadirannya di KPK untuk menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan divestasi saham PT. NNT pada Tahun 2009-2016. Panggilan itu tertanggal 25 Juni 2018, namun baru diterima Senin, 2 Juli kemarin.

Mengenai penjualan saham ini beberapa pejabat sudah dipanggil mulai dari mantan Bupati Sumbawa, mantan Bupati KSB, Wakil Gubernur dan Gubernur NTB serta beberapa anggota DPRD NTB. “Jadi bukan saya saja, sebelumnya sudah ada beberapa pejabat dan mantan pejabat dipanggil. Hari ini giliran saya dan Bupati KSB,” jelas Bupati.

Kepadanya, ungkap Bupati Husni, KPK menanyakan alasan mengapa saham PT. NNT dijual. Bupati pun memberikan jawaban bahwa selama 4 tahun keberadaan saham tersebut tidak memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Karena itu, tiga kepala daerah sepakat untuk menjualnya. Hal itu juga sudah terbayarkan meski sempat tertunda beberapa waktu.

“Alasan saya sederhana. Saya bilang, kalau saham itu dipertahankan lama-lama jadi hilang. Jadi, pemerintah tiga daerah (Sumbawa, KSB dan Pemprov NTB) sebagai pemegang saham bersama PT. DMB dan PT. MDB sepakat menjualnya. Itu saja yang ditanya oleh KPK,” terang Bupati.

Penjualan saham PTNNT itu ungkap Bupati Husni, tidak merugikan daerah, bahkan sebaliknya menguntungkan meski hasil penjualannya belum masuk ke rekening daerah. “Hasil penjualan saham sebesar Rp 469 miliar masih berada di kas PT. DMB, belum dibagikan ke daerah. Setelah selesai proses administrasi baru ditransfer” tukas Bupati.

Proses penjualan saham juga tak luput dari pertanyaan KPK seperti adanya persetujuan DPRD sebelum saham dijual. “Saya jawab, penjualan itu ada persetujuan DPRD dan ada permintaan dari PT. DMB yang meminta kepada Bupati untuk meminta persetujuan DPRD,” jelas Bupati Husni. Ditanya adanya kemungkinan kembali dipanggil KPK, Bupati Husni mengaku belum mengetahuinya. Namun demikian dia akan kembali datang ke KPK untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan terkait proses penjualan saham PT. NNT.

Selain soal penjualan saham, Bupati mengaku ada hal lain yang ditanyakan KPK yakni terkait pemerintahan sebelum dirinya menjabat. Di antaranya mengenai dana Corporate Social Responsility (CSR) PT. NNT. Tentu saja Bupati Husni tidak mengetahuinya karena bukan zaman pemerintahannya. “Mantan Bupati Sumbawa dan KSB sepertinya sudah diundang KPK. Pastinya mereka dimintai keterangan terkait masa pemerintahannya masing-masing,” imbuhnya. Di akhir keterangan persnya, Bupati mengaku sengaja melakukan konferensi pers ini. Bupati ingin memberikan penjelasan agar tanggapan masyarakat tidak bias. Sebab, pemanggilannya ke KPK sudah beredar di media sosial.[ham]