Catatan Puskapkum Pasca Pengesahan Perppu Ormas: Pemerintah agar Tidak Mengobral Perppu

102

JAKARTA, TELEGRAM – Pengesahan Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi UU Ormas dalam voting di sidang paripurna DPR, 7 fraksi setuju Perppu dan 3 fraksi tidak setuju menunjukkan ketidakbulatan fraksi-fraksi di Parlemen. Termasuk tiga fraksi yang menyetujui Perppu namun dengan catatan agar ada revisi setelah pengesahan Perppu juga mengonfirmasi adanya persoalan di norma yang terdapat di Peppu tersebut.

“Catatan serius di Perppu Ormas ini seperti ketiadaan mekanisme kontrol melalui proses yudisial dalam pembubaran sebuah ormas oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas, menjadi hal yang paling krusial dalam Perppu ini” kata Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), R. Ferdian Andi R kepada redaksi

Menurutnya, pesan penting dari proses dan dinamika pengesahan Perppu Ormas ini pertama, pemerintah agar tidak mengobral menerbitkan Perppu dalam merespons dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Perppu yang merupakan undang-undang darurat ini harus digunakan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah baru. Meski merupakan hak subyektif Presiden, Perppu bukan berarti menabrak peraturan perundang-undangan lainnya, Perppu harus memperhatikan landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

“Kedua,  bila pun pemerintah menerbitkan Perppu dalam merespons dinamika di masyarakat, namun  harus tetap memerhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.  Baik dari sisi formil maupun dari sisi materiil. Lebih dari itu,  prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi landasan dalam setiap merumuskan norma di dalam Perppu.” jelasnya.[ham]