Oleh:   Habil Marati

Mungkin saja ada Umat Non Muslim yang menggerutu dalam hati ataupun secara berkelompok ” Mengapa Sih di Indonesia Umat Islam mayoritas” Kok bisa sih”. Ngapain aja belanda 350 tahun menjajah Indonesia tapi Islam tetap mayoritas” . Saya sendiri muslim sejak dalam kandungan Ibu saya, tidak bisa menjawab ngedumel diatas. Tapi ini kan hanya spekulasi saya saja bisa ya dan bisa salah.  Tapi Bangsa Indonesia harus ber Syukur bahwa Karena faktor Umat Islam lah Negara Indonesia ada. Demikian juga, bahwa Umat Islam memainkan peranan sangat strategis di dalam menstimulus lahirnya gerakan pergerakan bangsa Indonesia dari mulai pergerakan tradisional sampai gerakan Nasional modern di ilhami oleh Umat Islam.

Apa yang saya sampaikan di atas adalah fakta sejarah dan realitas ilmiah, bahwa Umat Islam sangat banyak memberikan pada Negara ini sampai hari ini. Dan pemberian umat Islam ini menjadi pilar yang kokoh dalam menopang tegaknya Negara Indonesia, Pancasila, sosial, ekonomi dan keamanan. Meskipun di Negara ini Umat Islam mayoritas tapi belum pernah ada fakta empiris Umat Islam Indonesia menyerang dan memusuhi Agama lain termasuk paham kepercayaan. Selanjutnya Pemberian Umat Islam  pada Negara dan Bangsa ini sangat terukur yaitu dari sisi kekokohan tegaknya negara ini berdasarkan Pancasila ditopang oleh kekuatan Umat Islam, dan perlu di garis bawahi bahwa Umat Islam belum pernah membrontak anti Pancasila, tapi Komunis Marxisme dua kali melakukan pembrontakan terhadap Pancasila. Sedangkan dari sisi sosial dan pradaban, Umat Islam secara nyata dan fakta telah menjadi stabilitas sosial dan keamanan serta telah memberikan rasa aman pada semua Agama di Indonesia, termasuk kebudayaan.  Demikian juga pada sektor ekonomi dan kekuasaan meskipun secara fakta dan ilmiah bahwa umat Islam telah banyak sekali memberikan pada Negara dan Bangsa ini dari mulai merebut kemerdekaan sampai mengisi kemerdekaan dengan Pembangunan , Umat Islam telah menjadi customer Industri, sandang, papan dan pangan serta menjadi penabung setia dan rutin pada sistem perbankan Nasional termasuk sektor informal dalam menyediakan kebutuhan bangsa Indonesia sebagai mediasi antara petani dan konsumen. Demikian juga, disektor politik dan kekuasaan, Umat Islam menjadi faktor penentu utama perolehan suara partai politik di dalam meraih kekuasaan Politik baik Legislatif maupun eksekutif dan Yudikatif. Banyak sekali  Umat telah Islam memberikan pada Negara dan Bangsa Indonesia.

Tapi mari kita menengok apa yang telah di terima Umat Islam dari Negara ini?. Terlalu sedikit Negara memberikan pada Umat Islam. Dari sisi ekonomi umat Islam mengalami kemiskinan absolut, Umat Islam mengalami produktivitas Ekonomi rendah, Negara di dalam menyediakan kebutuhan Papan, Kesehatan, pangan, dan kesejahteraan sangat sedikit diberikan pada Umat Islam. Demikian juga dari sisi komunitas sosial , Umat Islam dituduh radikal dan intolerans. Kesempatan berusaha Umat Islam terlalu sedikit yang diberikan oleh Negara. Dan lebih parahnya lagi Negara ingin memaksakan kehendaknya pada Umat Islam untuk menerima Demokrasi meskipun demokrasi tersebut bertentangan dengan Aqidah Umat Islam, seperi kasus pilkada DKI. Dari segi UU atau perlindungan kepentingan seperti ormas, partai politik, produk produk halal, Negara terlalu sedikit memberikan pada Umat Islam, bahkan justru Umat Islam ditekan secara politik. Pada hal Umat Islam adalah faktor menentukan dalam membentuk kekuasaan politik.

Selanjutnya, dari sisi kekuasaan Negara, Justru kekuasaan itu sendiri terlalu sedikit yang berefek pada umat Islam, artinya Umat Islam terlalu sedikit menerima manfaat dari kekuasaan Negara. Artinya saat ini meskipun Indonesia sudah 72 Tahun merdeka tapi secara ilmiah Umat Islam di Negara ini terlalu banyak memberi dari pada menerima dan ini sampai kapan?.artinya ada ketidak adilan absolut Yang dilakukan Negara terhadap Umat Islam. Dengan demikian agar Umat Islam bisa terbebas dari ketidak adilan Absolut, maka Umat Islam wajib meninjau kembali preferensi politiknya, merubah iramah politiknya serta membangun kembali infrastruktur dan substruktur politiknya, menghilangkan pragmatisme dan apportunisme, dan menciptakan labirin politik yang cohesive.[***]