Oleh: Dr. Youngky Fernando, SH., MH.
Dosen Pasca sarjana Ilmu Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN.
1. Bahwa seorg Laki laki bernama Dr. Ade Armamda, MSc, Islam Sekuler, Kelahiran di Jkt, 24 Sep 1961, Pekerjaan Dosen FISIP UI, Pakar Komunikasi, Pendidikan SD Banjarsari-I-Bandung 1973, SMP Negeri-2-Bogor 1976, SMA Negeri-2-Bogor 1980, S1-UI 1988, S2-Florida State University. Amerika Serikat 1991, S3-UI 2006;
2. Bahwa pada waktu di tgl 20 Mei 2015, ia membuat cuitan di twitternya yg pd pokoknya menyatakan: “Allah kan bukan orang arab ?, tentu Allah senang kalau ayat ayatNYA dibaca dgn gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues”. Hal tsb ia katakan atas ada nya wacana MENAG-RI yg akan menyelenggarakanfestival pembacaan AlQuran dgn berbagai langgam yg ada di Nusantara;
3. Bahwa atas cuitannya tsb mk seorg Laki laki bernama Johan Khan melaporkan cuitan tsb di atas pada tgl 23 Mei 2015, ke POLDA Metro Jaya;
4. Bahwa atas laporan tsb di atas mk pada tgl 17 Juni 2016, DIRKRIMSUS POLDA Metro Jaya memanggilnya sbgi Tersangka atas Pasal 156A KUHP Juncto Pasal 28 ayat(2) UU-RI No 11 tahun 2008, tentang ITE. Setelah Penyidikan meminta para ahli bahasa, ahli ITE, ahli hukum pidana;
5. Bahwa pd tgl 21 Peb 2017, kasus tsb di atas dihentikan oleh DIRKRIMSUS POLDA Metro Jaya. KOMBESPOL. Wahyu Hadiningrat, dgn alasan hukum “Perbuatan Tersangka tdk memenuhi unsur pidana”;
6. Bahwa para ahli dan para saksi yg diminta keterangan baik dari pihak Tersangka maupun dari pihak Pelapor;
7. Bahwa atas Penghentian Penyidikan tsb di atas disikapi Pelapor Johan Khan via Kuasa Hukumnya mengajukan “Permohonan Sidang Pra Peradilan di PN Jakarta Selatan, dgn Perkara No 84/Pid.Prap/2017/PN. JakSel, dan pada hari Senin, 04 Sep 2017, Hakim tunggal Aris Bawono Langgeng memutus pd pokok nya: “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik adalah Tidak Sah, Memerintahkan Penyidik melanjutkan Penyidikannya”;

II. DUDUK MASALAH.
Bahwa atas hal tsb di atas dilakukan kajian ilmiah via pendekatan teori:
1. Definisi “LAPORAN”, adalah pemberitahuan yg disampaikan oleh seorg karena HAK atau KEWAJIBAN berdasarkan UU-RI kpd pejabat yg berwenang tentang TELAH atau SEDANG atau diduga AKAN terjadi PERISTIWA DELIK;
2. Definisi “PENGADUAN”, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh PIHAK yg berkepentingan kpd pejabat yg berwenang utk menindak menurut hukum seorg yg TELAH melakukan DELIK ADUAN yg merugikannya;
3. Definisi “SAKSI”, adalah org yg dpt memberikan KETERANGAN guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yg ia DENGAR sendiri, ia LIHAT sendiri, ia ALAMI sendiri;
4. Definisi “PENYELIDIKAN”, adalah serangkaian tindakan PENYELIDIK(BUKAN PENYIDIK) utk mencari dan menemukan suatu PERISTIWA yg diduga sbgi DELIK guna menentukan dpt atau tdknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8, tahun 1981. Juncto PENYELIDIK yg MENGETAHUI, menerima LAPORAN atau PENGADUAN tentang terjadinya suatu peristiwa yg patut diduga merupakan DELIK wajib segera melakukan tindakan PENYELIDIKAN yg diperlukan Juncto PENYELIDIK membuat dan menyampaikan LAPORAN hsl pelaksanaan tindakan sbgimana tsb pd ayat(1) huruf(a dan b) kepada PENYIDIK Juncto dlm melaksanakan tugas PENYELIDIKAN, PENYELIDIK dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh PENYIDIK tsb pd Psl 6 ayat(1) huruf (a);
5. PENYELIDIK, adalah pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU-RI utk melakukan PENYELIDIKAN Juncto TUPOKSI PENYELIDIK(Psl 5);
6. Definisi “PENYIDIKAN”, adalah serangkaian tindakan PENYIDIK (BUKAN PENYELIDIK) dlm hal dan menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8, tahun 1981, utk mencari serta mengumpulkan BUKTI yg dgn BUKTI itu membuat TERANG tentang DELIK yg terjadi dan guna menemukan TERSANGKA nya;
7. PENYIDIK, adalah pejabat POLRI atau pejabat PNS tertentu yg diberi wewenang khusus oleh UU-RI utk melakukan PENYIDIKAN Juncto TUPOKSI PENYIDIK(Psl 7);
8. Definisi “TERSANGKA”, adalah seorg yg karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan BUKTI PERMULAAN patut diduga sbgi PELAKU DELIK;
9. PENANGKAPAN, adalah suatu tindakan PENYIDIK berupa PENGEKANGAN sementara waktu kebebasan TERSANGKA atau TERDAKWA apabila terdpt CUKUP BUKTI guna kepentingan PENYIDIKAN atau PENUNTUTAN dan atau PERADILAN dlm hal serta menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8 tahun 1981 Juncto PERINTAH PENANGKAPAN dilakukan terhadap seorg yg diduga keras melakukan DELIK berdasarkan BUKTI PERMULAAN YG CUKUP;
10. PENAHANAN adalah penempatan TERSANGKA atau TERDAKWA di tempat tertentu oleh PENYIDIK atau PENUNTUT UMUM atau HAKIM dgn penetapannya, dlm hal serta menurut cara yg diatur dlm UU-RI No 8 tahun 1981 Juncto PERINTAH PENAHANAN atau PENAHANAN LANJUTAN dilakukan terhadap seorg TERSANGKA atau TERDAKWA yg diduga keras melakukan DELIK berdasarkan BUKTI YG CUKUP dlm hal adanya keadaan SUBJEKTIF PENYIDIK atau PENUNTUT UMUM terhadap TERSANGKA atau TERDAKWA atas alasan:
1. akan melarikan diri;
2. akan merusak barang bukti perkara atau akan menghilangkan barang bukti perkara;
3. akan mengulangi delik Juncto PENAHANAN tsb hanya dapat dikenakan terhadap TERSANGKA atau TERDAKWA yg melakukan DELIK dan atau PERCOBAAN DELIK maupun PEMBERIAN BANTUAN DELIK yg memenuhi syarat formal(Psl 21 ayat 4 huruf a dan b);
11. HAKIM tdk boleh menjatuhkan PIDANA kpd seorg kecuali apabila dgn sekurang kurang nya DUA ALAT BUKTI YG SAH ia memperoleh KEYAKINAN bahwa suatu DELIK benar benar terjadi (FAKTA) dan bahwa TERDAKWA lah yg bersalah melakukannya;
12. ALAT BUKTI YG SAH ialah:
a. Keterangan SAKSI;
b. Keterangan AHLI;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan TERDAKWA;
13. Dlm hal PENYIDIK telah mulai melakukan PENYIDIKAN suatu peristiwa yg merupakan DELIK, PENYIDIK memberitahukan(SPDP) hal itu kpd PENUNTUT UMUM;
14. Dlm hal PENYIDIK menghentikan PENYIDIKAN karena tdk terdpt CUKUP BUKTI atau peristiwa tsb ternyata bukan merupakan DELIK atau PENYIDIKAN dihentikan demi hukum, mk PENYIDIK memberitahukan hal tsb kpd PENUNTUT UMUM, TERSANGKA atau KELUARGANYA;

III. RUMUSAN MASALAH.
Apakah utk menentukan seorg menjadi TERSANGKA memerlukan:
1. BUKTI PERMULAAN ?. ataukah
2. CUKUP BUKTI ?. ataukah
3. BUKTI PERMULAAN YG CUKUP ?.
ataukah
4. BUKTI YG CUKUP ?. ataukah
5. DUA ALAT BUKTI YG SAH ?.

IV. PENUTUP.
A. PEMBAHASAN.
1. Bahwa pada saat Pelapor Johan Khan membuat laporan pidananya di sampaikan kpd YANMAS POLDA Metro Jaya;
2. Bahwa atas laporan pidana tsb mk PENYELIDIK PMJ melakukan TUPOKSI PENYELIDIK melakukan penyelidikan guna mencari tahu, Apakah Laporan Pidana tsb merupakan PERISTIWA HUKUM atau BUKAN PERISTIWA HUKUM ?…. ;
3. Bahwa setelah PENYELIDIK melakukan TUPOKSINYA dan meyakini laporan pidana tsb merupakan PERISTIWA HUKUM mk PENYELIDIK melaporkan dan sekaligus melimpahkan dokumen perkara tsb kpd PENYIDIK;
4. Bahwa atas laporan dan pelimpahan dokumen perkara tsb di atas mk PENYIDIK melakukan TUPOKSI PENYIDIKAN dengan meminta keterangan para saksi dan para ahli terkait atas perkara tsb guna mencari tahu, Apakah perkara tsb terdapat seorg Tersangka atau lebih dari seorg Tersangka atau Tidak Terdapat Tersangkanya ?. Proses Penyidikan tsb guna menemukan, Adakah Tersangka nya atau Tidak Adakah Tersangka nya ?…… ;
5. Bahwa pd tgl 17 Juni 2016, Penyidik telah berkeyakinan menemukan Tersangkanya Lelaki bernama Dr. Ade Armanda, MSi (55 th), dgn Surat Panggilan Tersangka thdnya;
6. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MK-RI No 130/PUU-XIII/2015, tgl 11 Januari 2017. Penyampaian SPDP dari Penyidik kpd Jaksa, adalah tujuh(7)hari kerja;
7. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MK-RI No 21/PUU-XII/2014, tgl 28 April 2015, Penetapan Status Tersangka hrs memenuhi Alat Bukti yg Sah berdasarkan Syarat Formil KUHAP;
8. Bahwa Penetapan Status Tersangka tgl 17 Juni 2016, tdk mendapatkan perlawanan hukum oleh Tersangka, hal tsb menimbulkan arti bahwa Tersangka menerima Persangkaan tsb;
9. Bahwa Penghentian Penyidikan oleh penyidik pd tgl 21 Peb 2017, dgn alasan hukumnya Perbuatan Tersangka tdk memenuhi Rumusan Unsur Pidana Persangkaan. Timbul pertanyaan hukumnya, Atas Dasar Apakah Penyidik Penetapkan Persangkaannya kpd Tersangka di tgl 17 Juni 2016 ?. Bukankah proses Penyidikan telah berjalan Pasca Penyelidikan dan Pra 17 Juni 2016 ?. Jk memang penetapan status Tersangka 17 Juni 2016 tdk berdasarkan dua (2) Alat Bukti yg Sah, mengapa Tersangka tdk mengajukan Permohonan sidang Pra Peradilan ?. Atas status Tersangka nya. Dan dgn Penghentian Penyidikan 21 Peb 2017 tsb, mengapa Tersangka tdk mengajukan Gugatan Ganti Kerugian atas Status Tersangkanya Ke PN Jakarta Selatan ?.;
10. Bahwa timbul asumsi, Penghentian Penyidikan tgl 21 Peb 2017 tsb merupakan proses kompromis. Bukan proses sejatinya oleh hukum, hal tsb ternyata terjawab dgn Putusan Pra Peradilan No 84/Pid.Prap/2017/PN.JakSel, tgl 04 Sep 2017, yg membatalkan Penghentian Penyidikan tsb;
11. Bahwa Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor 84/Pid-Prap/2017/PN.JakSel, Tertanggal 04 Sep 2017, membuktikan ketidak-profesionalan Penyidik DIRKRIMSUS POLDA Metro Jaya atas Penghentian Penyidikan Tersangka Pendukung Penguasa(RI-1).

B. KESIMPULAN.
1. BUKTI PERMULAAN adalah bukti yg dibawa oleh Pelapor saat menyampaikan laporan pidana oleh pelapor kpd PENYELIDIK;
2. CUKUP BUKTI adalah bukti yg di dptkan PENYELIDIK selama melaksanakan tugas Penyelidikan atas laporan pidana;
3. BUKTI PERMULAAN YG CUKUP adalah bukti yg diserahkan PENYELIDIK dan diterima PENYIDIK sbgi langkah awal melakukan proses Penyidikan dan SPDP kpd Jaksa Penuntut Umum;
4. BUKTI YG CUKUP adalah bukti yg ditemukan PENYIDIK di dlm proses Penyidikan utk menentukan, Siapakah Tersangkanya ?.;
5. DUA(2) ALAT BUKTI YG SAH adalah dua(2) Alat Bukti yg dimaksud di dlm Pasal 184 KUHAP dan yg di dptkan Penyidik dgn Sah selama proses Penyidikan, ketika menentukan Tersangkanya.

C. SARAN.
1. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip Rule of Law;
2. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip Rechts-Staat;
3. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip hukum yg berdasarkan hukum tertulis(Lex Scripta);
4. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip hukum yg berdasarkan tafsiran hukum yg terbaca teksnya (Lex Stricta);
5. Penegak Hukum hrs menerapkan prinsip hukum yg berdasarkan tafsiran hukum yg tdk multi-tafsir(Lex Certa).
Demikian Jurnal Hukum 2017 ini disampaikan. Trims. Wassalaam.