Jagad Indonesia menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus kembali disuguhi akrobat pemerintahan sebagai jawaban atas lemah, letih, lesunya (meminjam istilah iklan sebuah produk jamu) ekonomi bangsa. Akrobat politik itu bertajuk Resufle Kabinet atau pergantian menteri. Seperti dalam sepak bola, ada pergantian pemain. Meski Resufle adalah hak prerogratif presiden, namun sungguh tak elok 4 kali resufle dalam 3 tahun pemerintahan.

Untuk apa sesungguhnya Resufle kabinet kali ini? Benarkah ini untuk kebutuhan bangsa? Atau hanya untuk memuaskan ekspektasi kekuasaan seorang Presiden belaka? Dan benarkah resufle menjadi jawaban atas semua kegagalan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Jokowi? Sayapun tidak tahu apa yang ada didalam hati dan pikiran Presiden. Saya hanya mencoba melihat dan menganalisis serta mungkin memberi solusi kepada pemerintah. *Solusi ini menjadi sangat perlu supaya Saya atau kita tidak dituduh nyinyir atau cuma ribut saja tanpa mampu memberi solusi.

Kegagalan pemerintah menumbuhkan ekonomi adalah fakta nyata ketidak mampuan kabinet dalam menyusun agenda dan program serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat, pro pengentasan kemiskinan dan pro pertumbuhan tenaga kerja. Pertanyaannya, mengapa kabinet tidak mampu? Ini tentu ada beberapa jawaban. *Pertama mungkin saja pimpinan kabinet atau presiden tidak punya atau tidak mampu menuangkan garis kebijakan yang akurat menjawab kebutuhan bangsa. Kedua, mungkin presiden tidak cakap memilih menteri yang cakap bekerja dan Ketiga, presiden salah kebijakan sehingga kabinet yang dipimpin pun salah arah dan sesat dijalan lurus.

Bila membandingkan dengan negara-negara regional dan negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya stagnan bahkan merosot. Filippina misalnya tumbuh diangka 6,9%. Vietnam tumbuh 6,3%, Kamboja 6,9%, Myanmar 6,9%. Itu sedikit negara dekat yang bisa kita bandingkan, tidak usah jauh-jauh ke benis Afrika sana atau eropa. Malu kita, kejauhan itu, kita bandingkan saja dengan tetangga kita. *Sementara pemerintah cuma berani membanding-bandingkan Ratio hutang dengan PDB Amerika, Jepang Prancis yang memang sangat tinggi.

Terlalu munafik pemerintah ini hanya menyampaikan angka ratio hutang dengan PDB tapi tidak menyuguhkan data berapa pendapatan negara Amerika, Prancis dan Jepang sebagai negara industri. Janganlah rakyat ini disuguhi angka-angka sebelah tanpa menyuguhkan data lainnya supaya berimbang dan rakyat mengerti secara utuh. Meski Amerika, Jepang dan Prancis tinggi ratio hutangnya, namun pendapatan negara mereka sangat memenuhi untuk membayar hutang tersebut bahkan mampu menjadi negara investor. Faktanya, Amerika, Jepang dan Prancis dirayu-rayu oleh pemerintahan Jokowi agar berinvestasi di Indonesia. Itu artinya, Indonesia sadar bahwa Amerika, Jepang dan Prancis adalah negara kaya. Lantas Indonesia dimana posisinya? Hmmm Saya cuma bisa geleng-geleng kepala sekarang. Padahal dulu era SBY kita bahkan telah mampu melunasi hutang di IMF dan menjadi investor di IMF senilai 2 miliar Dolar Amerika.

Kembali kepada isu resufle, benarkah semua kegagalan ini jawabannya adalah resufle kabinet? Kira-kira berapa kali lagi Jokowi akan melakukan resufle hingga berakhir pemerintahannya 2019 nanti? Saya jadi berpikir, kasihan menteri-menteri itu dikorbankan, dijadikan tumbal kegagalsn pemimpinnya, diganti dengan stigma tidak cakap bekerja, atau cuma sekedar digeser-geser entah karena menteri tersebut mampu urus apa saja, atau, ahhhh entahlah.

Bagi saya, dari kacamata saya, semua kegagalan ini yang pertama bertumpu pada kapasitas presiden yang memimpin kabinet. Kedua, tidak kompaknya kabinet, ketiga kebijakan yang salah, tidak tepat dan tidak punya skala prioritas. Akhirnya besar pasak dari tiang, nafsu besar tenaga kurang, kembali saya meminjam istilah iklan sebush produk jamu.

Lantas apa solusi bagi kita? Sebaiknya presiden tidak terlalu rajin resufle, kerja fokus pada hal penting bukan cuma sekedar bagi-bagi sepeda, kartu-kartuan dan sertifikat. Lakukan yang berguna bagi bangsa. Potong anggaran supaya defisit tidak melebar, prioritas membangun dan meningkatkan daya beli dengan subsidi dan stimulus. Jangan cuma mikirin tol yang tak begitu urgent untuk saat ini.

Saya pikir mengganti menteri tidak akan menolong apapun dari semua kegagalan ini karena memang negara sesungguhnya telah salah arah dan salah kebijakan. Revisi program, itu solusi dari keterpurukan ini.

Atau mungkin solusi cerdasnya adalah mengganti Presiden? Ahhh entahlah..!!!

Ferdinand Hutahaean
Rumah Amanah Rakyat