Jakarta, Telegram – Federasi Serikat Pekerja, Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) PT. Indoferro Cilegon, Banten beraudiensi dengan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempertanyakan terkait Perusahaan mereka, yang menyebabkan mereka di PHK, Rabu (9/8/17)

Seluruh karyawan PT. Indoferro Cilegon tidak diperkenankan untuk bekerja mulai (20/07) Alasan diberlakukannya PHK oleh pabrik PT. Indoferro Cilegon karena perusahaan menyatakan untuk menutup pabrik tersebut.

Seketaris Jendral FSP KEP Siruaya Utamawan,SE mengatakan “Audiensi Kementerian ESDM terkait isu belakangan ini, permasalahan PHK 1200 Pekerja , dan di curgai adanya tata peratuan Permen ESDM 5,6/2017 yg berlaku yang menyebabkan perusahaan diskualifikasi”

Dua peraturan itu yaitu Permen ESDM 5/2017 mengatur tentang nilai tambah mineral yang diolah serta dimurnikan di dalam negeri dan Permen 6/2017 terkait dengan tata cara dan persyaratan rekomendasi penjualan mineral ke luar negeri hasil dari pengolahan serta pemurnian, katanya.

Direktur Minerba Bambang Gatot Aryono mengatakan “permasalahanya bukan dari pekerja, ada tata aturan Kebijakan Pemerintah terkait Minerba, karena perusahaan punya nilai tambah ada perubahan ijin industri yang berubah ke ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) belum terpenuhi baik Smelter oleh PT. Indoferro Cilegon.”ujarnya

Terkait izin Kementrian ESDM menanbahkan tidak ada menghalangi Pengusaha dalam 14 hari kerja maksimal selesai, sehingga perijinan tidak berdampak bagi pekerja.” Pungkasnya.[ham]