Jakarta, Telegram – Pertemuan politik antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung Kamis (27/7/2017) din Cikeas, Bogor

Mengundang berbagai spekulasi. Ada yang menganggap pertemuan SBY-Prabowo pasca disahkannya Undang-Undang tentang Pemilu oleh DPR memperjelas adanya dua kutub besar menjaleng Pemilu 2019, yaitu kutub Prbaowo yang didukung SBY dan kutub Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya.

Namun, pakar hukum tata Negara Margarito Kamis justru berpandangan lain. Menurut Margarito, ada figur lain yang berpotensi menjedi “kuda hitam” di Pemilu 2019 yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.  Margarito menilai, keberadaan Yusril dalam peropolitikan nasional saat ini tidak bisa diabaiikan. Yusril, lanjut Margarito, punya peran besar dalam ikut menyelesaikan persoalan-persoalan berat bangsa ini. “yang terakhir langkah besar yang dilakukan Pak Yusril adalah  ikut menghadapi Perppu tentang Ormas dan Undang-Undang tentang Pemilu dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Pak Yusril bukan hanya bicara tetapi juga melakukan tindakan nyata melakukan edukasi kepada rakyat tentang cara berdemokrasi yang benar,” ujar Margarito di Jakarta,  Jumat (28/7/2017).

Mengenai kutub Jokowi dan kutub SBY-Prabowo, Margarito melihatnya sebagai sebuah kekuatan yang belum pasti. Dalam analisis Margarito, belum tentu SBY dan Prabowo bersatu menjadi sebuah kekuatan dalam Pemilu 2019.

Begitu juga dengan Jokowi karena dukungan riilnya belum di tangan. Meskipun saat ini sejumlah partai politik pendukung pemerintah sudah menyatakan tekadnya untuk mendukung Jokowi di Pemilu 2019, tidak tertutup kemungkinan petanya akan berubah. Sebab, bukan tidak mungkin PDIP sebagai partai pendukung utama Jokowi ingin mencankan Puan Maharani sebagai kadernya sendiri. “Memangnya PDIP tidak punya ekspektasi kekuasaan yang tinggi,” tanya Margarito.

Saat ini Yusril tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilakukan Yusril Undang-Undang Pemilu dinilai inkonstutsional karena “mematok” presidential threshold 20%. Padahal, dalam putusannya pada 2014 lalu, MK menyatakan Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. “Kalau gugatan ini dimenangkan oleh MK, Pak Yusril bisa lolos menjadi calon presiden dan bisa menjadi kuda hitam meskipun PBB kecil suaranya,” tegas Margarito.

Belakangan nama  Yusril  selalu menjadi perbincangan publik sebagai salah satu bakal calon presiden 2019.  Nama Yusril di bursa calon presiden RI bukan hal baru.  Yusril pernah menjadi calon Presiden tahun 1999, namun mengundurkan diri sehingga Gus Dur terpilih dalam SU MPR.

“Dari kemampuan intelektual, integritas moral dan pengalaman menyelesaikan persoalan-persoalan  bangsa, kemampuan Yusril tidak diragukan lagi,” pungkas Margarito.[ham]