Jakarta, Telegram – Pemblokiran situs web Telegram beberapa waktu lalu masih menimbulkan banyak pertanyaan. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang hanya memblokir situs web, bukan aplikasinya.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel A Pangerapan, situs web memiliki fitur transfer file dalam ukuran besar dibandingkan via aplikasi. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bertukar informasi lewat video.

“Pengguna bisa mengirimkan file hingga 1,5 Gigabyte. Di situlah mereka bisa bertransfer informasi, keunggulannya bisa dirasakan si pengirim,” ujar pria yang akrab disapa Semmy saat memberi keterangan pers terkait pemblokiran Telegram di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (17/7/2017) malam.

Sebagaimana diketahui, Kemkominfo memblokir situs web Telegram sejak Jumat (14/7/2017) lalu. Menurutnya, situs web layanan pesan instan diblokir karena sering dimanfaatkan para teroris untuk menyebarkan propoganda hingga paham radikalisme.

“Pemblokiran ini peringatan keras demi menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan negara,” tambah Semmy.

Sementara itu, Direktur Keamanan Informasi Kemkominfo, Aidil Chendramata menambahkan, pemblokiran situs web Telegram dinilai lebih mudah ketimbang aplikasi, karena situs web bisa diblokir lewat Domain Name System (DNS).

“Pemblokiran situs web lebih praktis karena tinggal memblokir DNS, sedangkan blokir aplikasi butuh usaha lebih besar. Urusannya sudah ke Internet Protocol (IP), rumit,” ujar Aidil pada kesempatan sama.

Pavel Durov

Menurut Aidil, Kemkominfo telah mengamankan 17.000 halaman percakapan Telegram yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Sayang, pihaknya tidak mengizinkan awak media untuk melihat isinya.

“Sebagian besar isi percakapan itu tentang ekstrimis, cara membujuk orang menjadi teroris, hingga cara merakit bom lewat chat atau video. Tapi tak cuma itu, isi percakapannya juga ada yang tentang pornografi dan peredaran narkoba,” jelasnya.

Pemblokiran Telegram baru dilakukan di tingkat layanan web-nya saja, yakni sejumlah URL yang digunakan untuk mengakses Telegram dari peramban (browser) desktop maupun mobile.

Aplikasi mobile Telegram sendiri hingga saat ini masih bisa digunakan di Indonesia, baik di perangkat Android maupun iOS.

Pemblokiran Telegram terkesan mendadak dan terburu-buru. Operator seluler dan penyedia layanan internet belum sempat diberitahu Kominfo tetapi situs web Telegram sudah diblokir pemerintah.

Netizen khususnya pengguna Telegram pun menyatakan keheranannya dan mengecam pemerintah. Di media sosial, netizen menyerukan protes dan permintaan pembukaan blokir Telegram ke Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Rudiantara.

Meski menuai protes, pemerintah tetap bersikukuh memblokir Telegram. Alasan pemblokiran Telegram oleh pemerintah adalah karena platform ini digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan ajaran-ajaran teroris dan radikalisme.

“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” ujar Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Presiden Joko Widodo turut memberikan penjelasan perlunya layanan pesan instan pesaing WhatsApp ini dihentikan penggunaannya di Indonesia.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah lama memantau media sosial Telegram sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pemblokiran. Hasil dari pantauan tersebut menunjukkan bahwa Telegram kerap digunakan oleh teroris untuk berkomunikasi. Ada ribuan konten dalam Telegram yang dapat dikategorikan mengganggu keamanan negara.

ACP