Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti
Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia.

Tokoh Sesepuh Lintas Agama, Purnawirawan Militer, Para Tokoh Adat, Profesional, Ekonom, Intelektual, Pengusaha, Buruh, Petani dan Para Pemimpin Pergerakan dari Segala Elemen Sudah Setuju. Dan Rakyat sebagai Pemilik Negara sangat menunggu Kedaulatannya dikembalikan kemudian dikelola Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat sebagai Pemiliknya.

Pengorganisiran juga sedang berjalan. Intinya Sidang Istimewa kita gelar secepatnya.

Dalam proses Sidang Istimewa yang sedang dalam proses pengorganisiran dan konsolidasi ini, saya ingin menyampaikan kepada Pemimpin Kepolisian.

Bahwa Polisi tidak memiliki HAK untuk ikut atau intervensi dalam proses Politik Praktis, baik Politik yang dilakukan melalui prosedur Pemilihan Umum ataupun melalui Sidang Istimewa.

Polisi hanya berkewajiban mengamankan segala bentuk proses politik di sebuah Negara, dimana artinya Polisi harus memiliki prinsip untuk mendukung apapun proses politik rakyat melalui kerja pengamanan.

Jangan sampai melalui oknum-oknum Pimpinan Polisi, justru dunia menghukum institusi polisi di Indonesia menjadi instrumen politik kekuasaan.

Ketika sebuah Rezim disidang secara Istimewa, yang artinya sidang untuk mencabut Rezim yang sedang berkuasa karena alasan-alasan konstitusional, sebenarnya jika dilihat dalam proses organisasi-organisasi merupakan proses wajar.

Hanya saja, karena organisasi ini adalah organisasi besar berbentuk Negara yang melibatkan Rakyat sebagai pemiliknya, dimana Negara juga menguasai hajat hidup orang banyak, maka tentu Sidang Istimewa menjadi Perstiwa Besar.

Peristiwa besar Sidang Istimewa ini pada akhirnya akan mengantarkan Rakyat pada harapan-harapan besar.

Yaitu Kembalinya Kedaulatan di Tangan Rakyat, dimana Rakyat sebenar-benarnya dan sepenuh-sepenuhnya menjadi Pemilik Negara di bawah Tuhan Yang Maha Esa.

Sidang Istimewa bukan Kudeta dan bukan juga Makar. Sehingga jangan sampai ada perkataan dari Pejabat-Pejabat Polisi membuat pernyataan, “Kami Siap Mempertahankan Pemerintah Yang Sah dengan Cara Apapun.”

Itu pernyataan yang dengan saja melibatkan Kepolisian sebagai aparat keamanan sebagai Security of Criminal Justice System (Sistem Keamanan Kriminal Pidana) akan merubah menjadi Organization of Criminal Power.

Bahaya yang terbesar adalah Negara akan dicap sebagai Negara Penyiksa (State of Torture).

Oleh karena itu, kemungkinan dalam proses Sidang Istimewa yang sedang kami siapkan, kami ingin usulkan ke saudara-saudara untuk menjadikan dunia internasional sebagai pemantau (observer), tanpa intervensi kecuali mengawasi Proses Sidang Istimewa untuk Kembalikan Kedaulatan di Tangan Rakyat.

Dengan agenda : Kembali ke UUD 45 asli, Perkuat Hak-Hak Rakyat Pribumi, Cabut Mandat Jokowi dan Bentuk Pemerintah Transisi.