JAKARTA, TELEGRAM – Program DP 0 (nol) yang digagas oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang fenomenal. Banyak yang pesimistis bahwa program itu dapat dilakukan. Namun sejumlah pakar meyakini bahwa program itu dapat dijalankan tanpa melanggar aturan.

Anggota tim dewan pakar Anies – Sandi, Adhamaski Pangeran menyebut, saat ini di DKI Jakarta kekurangan hunian yang cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 302 ribu hunian yang masih dibutuhkan bagi warga Jakarta. Namun, dari semua warga Jakarta, hanya ada 51 persen yang memiliki rumah. “Sementara itu 41 persen dari warga miskin, tidak memiliki rumah sama sekali,” ujarnya saat mengawali diskusi bertajuk DP Nol, Mungkin Nggak Sih? di Posko “B3rsatu”, kawasan Kebayoran Baru, Jumat malam (10/3).

Adham menambahkan, akibat pasar hunian yang tidak terjangkau, masyarakat dari golongan menengah ke bawah, terpaksa harus mencari tempat tinggal di kawasan satelit atau pinggiran kota Jakarta. Hal itu justru merugikan. Sebab opportunity cost justru meningkat. Seiring dengan biaya untuk transportasi, keluhan macet, dan lainnya. “Salah satu penyebabnya adalah DP yang mahal,” terangnya.

Untuk menyiasati itu, maka diperlukan DP yang sangat ringan, bahkan nol. Namun saat ini program itu dipertanyakan kemungkinannya. Padahal hal itu sangat mungkin. Ilham M. Wijaya selaku pengamat perumahan dan pemukiman yakin kalau program DP nol itu bisa dilakukan.

Bahkan menurutnya, DP nol itu justru bukan hal baru. Di tingkat pengembang, sudah banyak yang melakukannya. “Prinsipnya, program DP nol ini solusi pembiayaan kepemilikan hunian bagi MBR,” ucap Ilham.

Bank, lanjut Ilham, memang tidak bisa memperbolehkan DP nol karena mengacu pada peraturan Bank Indonesia (BI). Yakni ketentuan loan to value (LTV) DP 30 persen untuk pembelian rumah.  Namun, apabila Pemerintah yang menjalan program itu sebagai pihak pelaksana, justru sangat bisa dilakukan. Sistemnya adalah, ada tabungan atau perilaku menabung konsisten yang dijadikan prasyarat kelayakan menerima fasilitas kredit.

“Nah gubernur bisa mengusulkan itu. Karena Kemenpera juga memiliki skema pembiayaan berbasis tabungan atau BP2BT. Yang prinsipnya sama dengan DP nol dan itu berjalan,” terangnya.

Ilham pun menilai potensi resiko gagal bayar bisa ditekan dengan pendampingan kepada warga yang intensif. “Banyak contoh kepemilikan hunian dengan berbasis komunitas telah berhasil. Persoalannya political will dari pemimpin yang menggerakkan warganya,” tambah llham.

Senada dengan Ilham, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia Muhammad Joni menilai bahwa program DP nol tidak melanggar aturan. Justru legal formal-nya sangat kuat. Program itu, lanjutnya, relevan dengan mengacu kepada UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 54 ayat 1, 2 dan 3. Serta PP No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 37 ayat 1, 2 dan 3. “Bahkan program ini sangat pro terhadap low income group atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terangnya.

Apalagi, perumahaan untuk rakyat atau public housing adalah hak dasar manusia. Bahkan ia termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Menurutnya, program DP bertemali dengan 5 KDHB (Komponen Dasar Hak Bermukim) yakni tata ruang, penyediaan tanah, insfrastruktur dasar, pembiayaan, bangunan rumah itu sendiri. “Juga sangat mungkin mengatasi 3 masalah perumahan dan permuki man: backlog, kawasan kumuh, rumah tidak layak huni (RTLH),” ucapnya.

Sedangkan Alwi Baqir Mulachela selaku pelaku bisnis real estate menilai program DP nol justru menguntungkan bagi pengembang. Sebab program ini memberikan insentif pada pengembang properti untuk melirik pasar menengah ke bawah. Skemanya, bentuk kerjasama dengan swasta bisa dijamin akan dibeli oleh Pemprov. Lalu dibangun oleh pengembang. Kemudian oleh Pemprov dijual ke masyarakat tanpa DP, tanpa bunga.

“DP nol sangat bisa dilakukan selama pemerintah mau menyediakan rumah untuk rakyatnya. Jangan berpikir peran Pemprov sebagai pengembang,” ucapnya. [*/ham]